Bupati Kebumen Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, Defisit Ditutup dari SiLPA 2025
KEBUMEN, KOMPAS.com – Bupati Kebumen, Hj. Lilis Nuryani, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin (1/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Lilis memaparkan sejumlah penyesuaian anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika transfer dana dari pusat dan provinsi.
“Target pendapatan daerah dalam perubahan APBD ini disesuaikan menjadi Rp2.905.938.596.332. Angka tersebut mengalami koreksi tipis sebesar 0,01 persen atau sekitar Rp176 juta dari APBD murni. Kendati demikian, ia menekankan bahwa kemandirian daerah terus didorong, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menyumbang 20,08 persen. Kontribusi terbesar PAD ini berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan meningkatnya kepatuhan warga dalam membayar pajak,” paparnya.
“Untuk sisi belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.127.053.496.420 atau mengalami peningkatan 4,49 persen (sekitar Rp134,3 miliar) dibandingkan anggaran sebelumnya. Kenaikan ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada pelayanan dasar,” jelasnya.
“Lebih dari separuh belanja daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar 34,96 persen dan kesehatan 19,40 persen, disusul oleh perbaikan infrastruktur sebesar 8,20 persen. Anggaran ini juga memastikan pemenuhan hak aparatur sipil negara, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, bantuan sosial, hingga stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat,” ungkapnya.
Terkait pembiayaan daerah, Lilis menjelaskan bahwa selisih defisit anggaran sebesar Rp221.114.900.088 akan ditutup sepenuhnya melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
“Di luar mekanisme tersebut, pemerintah daerah juga berupaya menyentuh urat nadi perekonomian warga dengan mengalokasikan pinjaman daerah sebesar Rp2,1 miliar. Rinciannya, Rp1,5 miliar dikhususkan untuk penguatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Rp600 juta untuk mendukung para nelayan,” ungkapnya, Senin (1/9/2026).
Dalam sambutannya, Lilis juga menyoroti pencapaian Pemkab Kebumen yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut per 11 Juni 2026 lalu. Ia menyebut prestasi ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah mengelola uang rakyat dengan amanah, akuntabel, dan transparan.
Penyampaian nota keuangan ini juga dibingkai dalam semangat momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Jadi Kabupaten Kebumen yang ke-397.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas perubahan anggaran ini dapat memacu semangat bersama untuk membangun Kebumen yang lebih maju dan sejahtera,” harapnya.
Reporter: rso
Komentar Facebook
Leave a comment