BARU DIPUJI, KOK MALAH DIGANTI? PURBAYA DAN IRONI KURSI MENTERI KEUANGAN

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses

Baru dipuji, kok malah diganti?

Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun justru pertanyaan sederhana seperti inilah yang layak diajukan publik ketika seorang pejabat negara yang kinerjanya mendapatkan apresiasi tiba-tiba harus berhadapan dengan realitas politik: kursi kekuasaan tidak mengenal kata nyaman.

Nasib Purbaya Yudhi Sadewa di kursi Menteri Keuangan menjadi pengingat bahwa dalam pemerintahan, tepuk tangan hari ini belum tentu menjadi tiket untuk bertahan esok hari.

Dipuji bukan berarti kebal reshuffle.

Tetapi di sinilah persoalannya: kalau memang kinerjanya dinilai baik, publik pantas bertanya, apa alasan strategis di balik pergantian tersebut?

Bukan untuk menghakimi.

Bukan pula untuk mengatakan bahwa Presiden tidak boleh mengganti menterinya.

Justru sebaliknya. Presiden memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengevaluasi kabinetnya. Tetapi ketika yang diganti adalah Menteri Keuangan—orang yang berada di salah satu kursi paling strategis dalam pemerintahan—maka publik membutuhkan penjelasan yang lebih dari sekadar kalimat normatif tentang penyegaran kabinet.

MENTERI BOLEH DIGANTI, ALASANNYA JANGAN DISEMBUNYIKAN

Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat yang mengurus angka-angka di atas kertas.

Di balik APBN ada pajak rakyat, belanja negara, subsidi, utang, pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program pemerintah.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan bukan perkara pergantian nama di papan kantor.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap arah kebijakan fiskal negara.

Kalau alasannya karena evaluasi, jelaskan evaluasinya.

Kalau karena perubahan strategi ekonomi, jelaskan strateginya.

Kalau karena kebutuhan politik pemerintahan, publik juga berhak memahami konteksnya.

Sebab semakin strategis sebuah jabatan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi alasan kebijakannya.

JANGAN SAMPAI PUJIAN HANYA JADI PEMANIS

Ada satu hal yang harus dikritisi.

Dalam politik pemerintahan, pujian terkadang terlalu mudah diberikan dan terlalu cepat dilupakan.

Hari ini seorang pejabat disebut berhasil.

Besok diganti.

Lalu publik diminta percaya bahwa semuanya merupakan bagian dari strategi besar.

Pertanyaannya: strategi besar yang mana?

Inilah pentingnya demokrasi yang sehat.

Publik bukan sekadar penonton yang tepuk tangan ketika pemerintah mengumumkan kebijakan. Publik juga berhak bertanya ketika kebijakan berubah.

Dan bertanya bukan berarti melawan pemerintah.

Kritik bukan pembangkangan.

Justru kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak berjalan sendirian tanpa pertanyaan.

PURBAYA BUKAN SOAL SATU ORANG

Perdebatan mengenai Purbaya seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah dirinya layak atau tidak layak menjadi Menteri Keuangan.

Yang jauh lebih penting adalah apa dampak pergantian tersebut terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

Apakah kebijakan akan berubah?

Apakah prioritas APBN berubah?

Apakah dunia usaha mendapatkan kepastian?

Apakah pengelolaan utang dan defisit tetap berada dalam koridor yang sehat?

Apakah penerimaan negara semakin kuat?

Dan yang paling penting: apakah masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar?

Itulah pertanyaan yang seharusnya memenuhi ruang publik.

Bukan sekadar, “Purbaya diganti atau tidak.”

Karena negara tidak boleh bergantung pada satu nama.

KURSI BOLEH BERGANTI, TAPI APBN JANGAN JADI EKSPERIMEN

Inilah batas yang harus dijaga.

Presiden boleh mengganti menteri.

Menteri boleh datang dan pergi.

Kabinet boleh mengalami perubahan.

Tetapi APBN bukan laboratorium politik.

Setiap kebijakan fiskal menyentuh kehidupan jutaan rakyat.

Ketika pajak berubah, rakyat merasakan.

Ketika subsidi berubah, rakyat merasakan.

Ketika belanja negara berubah, rakyat merasakan.

Ketika utang bertambah, generasi berikutnya ikut menanggung konsekuensinya.

Karena itu, siapapun yang duduk di kursi Menteri Keuangan harus siap diuji bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan angka, transparansi, dan hasil nyata.

DIPUJI LALU DIGANTI: PELAJARAN PALING SEDERHANA DARI KEKUASAAN

Kalau akhirnya Purbaya benar-benar harus meninggalkan kursi tersebut, mungkin ada satu pelajaran yang paling sederhana.

Jangan terlalu mabuk pujian ketika berada di dalam kekuasaan.

Sebab kursi menteri bukan milik pribadi.

Hari ini seseorang duduk di sana.

Besok orang lain menggantikannya.

Yang tidak boleh berganti adalah kepentingan negara.

Maka publik tidak perlu terjebak pada kultus individu—entah terlalu memuja Purbaya ataupun terlalu cepat menyalahkan penggantinya.

Uji semuanya.

Uji kebijakannya.

Uji angkanya.

Uji hasilnya.

Uji keberpihakannya kepada rakyat.

Dan bila pergantian itu memang diperlukan, pemerintah harus mampu menjelaskan satu hal yang paling sederhana kepada rakyat:

Mengapa orang yang baru saja dipuji harus diganti?

Karena dalam negara demokrasi, kursi boleh berganti tangan. Tetapi alasan pergantian tidak boleh hilang ditelan kekuasaan.

*)Pendiri Media Kupas Merdeka