Jangan Biarkan Tramadol Merampas Generasi Jawa Barat

Kolom oleh Hero Akbar / Moses*)

Di saat Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Pusat bergerak memperketat pengawasan terhadap peredaran Tramadol tanpa resep, publik justru disuguhi ironi yang memprihatinkan. Di sejumlah wilayah Jawa Barat, keluhan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Tramadol di kalangan remaja masih terus terdengar. Fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, apalagi dibiarkan menjadi rutinitas.

Pertanyaan yang layak diajukan bukanlah siapa yang harus disalahkan, melainkan seberapa serius negara menjalankan tanggung jawabnya melindungi generasi muda.

Seorang kepala daerah tidak diukur dari ramainya pemberitaan, banyaknya seremoni, atau kuatnya pencitraan di media sosial. Ukuran kepemimpinan sesungguhnya adalah keberanian mengambil keputusan yang tidak populer, ketegasan menindak pelanggaran, dan keberhasilan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Tramadol bukan sekadar obat. Di tangan yang salah dan diperoleh secara ilegal, ia berubah menjadi racun sosial yang perlahan menghancurkan masa depan anak bangsa. Setiap butir yang beredar tanpa pengawasan adalah bukti bahwa masih ada celah yang belum mampu ditutup oleh sistem pengawasan negara.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menjawab keresahan publik dengan data dan tindakan nyata. Berapa banyak jaringan pengedar yang telah diungkap? Berapa titik penjualan ilegal yang sudah ditutup? Bagaimana pengawasan terhadap distribusi obat keras? Dan sejauh mana edukasi pencegahan telah menyentuh sekolah, keluarga, serta lingkungan masyarakat?

Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan. Kritik adalah bagian dari kontrol demokrasi agar kekuasaan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Ketika masyarakat mempertanyakan efektivitas kebijakan, jawaban yang dibutuhkan bukanlah narasi, melainkan hasil yang dapat dirasakan dan diukur.

Publik berharap Gubernur Jawa Barat memimpin langsung upaya pemberantasan peredaran obat keras ilegal dengan langkah yang terkoordinasi bersama aparat penegak hukum, dinas kesehatan, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ancaman terhadap generasi muda tidak dapat dihadapi dengan slogan atau simbol, melainkan dengan keberanian politik dan konsistensi penegakan hukum.

Generasi muda Jawa Barat tidak membutuhkan panggung pencitraan. Mereka membutuhkan perlindungan yang nyata. Mereka membutuhkan pemerintah yang hadir sebelum Tramadol merampas masa depan, cita-cita, bahkan nyawa mereka.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin dari seberapa indah narasi yang dibangun, melainkan dari seberapa besar keberaniannya menghadapi persoalan nyata. Sebab, ketika generasi muda menjadi korban, diam adalah kegagalan, dan menunda tindakan adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan bangsa.

*)-Pendiri kupasmerdeka