Diduga Ada Kejanggalan Jalur Mutasi SPMB 2026 di SMPN 2 Cibinong, Publik Desak Audit Menyeluruh

BOGOR (KM) – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di SMPN 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, menuai sorotan publik. Proses penerimaan peserta didik melalui Jalur Mutasi Orang Tua dipertanyakan, karena diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun KM, sedikitnya enam calon peserta didik diterima di SMPN 2 Cibinong melalui Jalur Mutasi — empat di antaranya lulusan SDN Pajeleran 01 dan dua lulusan SDN Muaraberes. Kedua sekolah dasar tersebut berada di Kelurahan Sukahati, yang notabene masuk wilayah cakupan SMPN 2 Cibinong.

Fakta inilah yang memicu pertanyaan. Sebab secara domisili, para calon peserta didik tersebut sejatinya sudah berada dalam zonasi sekolah. Penggunaan Jalur Mutasi oleh mereka dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan seluruh persyaratan dalam Juknis SPMB benar-benar terpenuhi.

Sesuai ketentuan, Jalur Mutasi hanya diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali, dengan bukti Surat Keputusan (SK) mutasi dari instansi tempat orang tua bekerja — baik ASN, TNI, Polri, BUMN, maupun lembaga lain sesuai ketentuan berlaku.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi namun peserta tetap dinyatakan lolos, hal ini berpotensi mencederai prinsip SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan — sekaligus berpotensi merampas kesempatan calon peserta didik lain yang mendaftar melalui jalur semestinya.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan, persoalan ini perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru.

“SPMB adalah pintu masuk memperoleh hak pendidikan. Jangan sampai jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi peserta didik dengan syarat khusus justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Jika benar terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan akan rusak. Seluruh dokumen mutasi harus diverifikasi secara terbuka agar tidak ada ruang bagi praktik yang mencederai rasa keadilan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 2 Cibinong belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan terkait proses verifikasi dokumen mutasi enam calon peserta didik tersebut. (KM membuka ruang klarifikasi apabila pihak sekolah bersedia memberikan keterangan.)

Sementara itu, Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menegaskan bahwa dunia pendidikan harus steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh proses penerimaan siswa harus bersih dari praktik KKN, rekayasa administrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan jabatan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, Aparat Penegak Hukum harus segera melakukan penyelidikan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap dugaan kecurangan dalam dunia pendidikan, karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik dan masa depan generasi penerus,” tegas Ali Wardana.

Sejumlah kalangan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Inspektorat Daerah, serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat turun tangan mengaudit pelaksanaan Jalur Mutasi SPMB 2026 di SMPN 2 Cibinong.

Pemeriksaan dinilai perlu mencakup keabsahan SK mutasi orang tua, kesesuaian persyaratan administrasi, hingga mekanisme verifikasi yang dijalankan panitia SPMB.

Masyarakat berharap, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, pemerintah dapat menyampaikannya secara terbuka. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran administrasi maupun dugaan tindak pidana, penanganannya diharapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas SPMB dan melindungi hak seluruh calon peserta didik.

Reporter: Gats
Editor: Drajat