Analis Sebut Gibran Berpotensi Dimakzulkan Jika Gugatan Ijazah Dikabulkan PTUN

JAKARTA (KM) – Situasi politik nasional berpotensi memanas setelah muncul gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai jika gugatan tersebut dikabulkan, konsekuensinya bisa mengarah pada tuntutan politik serius, termasuk wacana pemakzulan.

“Jika penggugat menang di PTUN dan terbukti ada pelanggaran persyaratan pencalonan, maka potensi pemakzulan terhadap Gibran bisa menguat,” ujar Jerry dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).

Menurut Jerry, apabila dugaan penggunaan ijazah palsu terbukti secara hukum, maka jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden dapat terancam. Isu ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI yang mendesak agar Gibran dimakzulkan.

Selain itu, Jerry menilai perkara ini bisa membuka kembali berbagai isu politik yang sempat mereda, termasuk kontroversi akun “Fufufafa” dan dinamika demonstrasi mahasiswa yang berpotensi mengguncang stabilitas politik.

Jerry juga menyoroti manuver politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai sebagai upaya membangun dukungan bagi Gibran.

“Ini politik dirty play. Jokowi keliling Indonesia untuk promosi presiden sang anak,” katanya.

Namun, ia meyakini langkah tersebut akan mendapat perlawanan dari partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto. “Saya kira koalisi Prabowo tidak akan berkoalisi dengan PSI dan Jokowi,” ujarnya.

Pernyataan Jerry Massie menandai babak baru dalam dinamika politik nasional. Gugatan di PTUN bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ujian terhadap integritas pejabat publik dan transparansi sistem politik Indonesia. Jika benar terbukti, dampaknya bisa mengguncang fondasi pemerintahan dan mengubah arah peta kekuasaan menjelang kontestasi politik berikutnya.

Reporter: rso