Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Menambah Tekanan terhadap Ekonomi Nasional

JAKARTA (KM) – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Menurut Didik, rangkaian safari politik yang dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai daerah berlangsung di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal. Ia menilai aktivitas politik tersebut tidak hanya berkaitan dengan konstelasi menuju Pemilu 2029, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan ekonomi karena Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam peta politik nasional.

“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Didik, Minggu (28/6).

Ia menilai safari politik tersebut merupakan gerakan politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite. Menurutnya, intensitas aktivitas politik juga terlihat dari berbagai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah sehingga perhatian elite politik dikhawatirkan bergeser dari agenda pembangunan ekonomi.

Didik berpendapat dinamika politik yang terlalu dini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan menciptakan ketidakpastian.

“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami pelemahan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi fokus pemerintah dalam menjalankan program-program ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi politik, Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi arah kebijakan nasional sekaligus persepsi pelaku usaha dan investor.

“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, Didik menilai sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif baik, seperti inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia berpandangan bahwa tantangan yang dihadapi perekonomian nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yang bersumber dari dinamika politik.

Red