Jabatan Bukan Hadiah: Saat Meritokrasi Dikesampingkan, Negara yang Menanggung Risiko

Kolom oleh: Hero Akbar/ Moses

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, jabatan publik sejatinya bukanlah hadiah atas jasa, balas budi, atau bentuk terima kasih kepada pihak tertentu. Jabatan merupakan amanah yang harus diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun kepentingan rakyat.

Ketika prinsip meritokrasi dikesampingkan dan jabatan diberikan berdasarkan kedekatan, hubungan personal, hutang budi, atau pertimbangan politik semata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pelayanan publik, tetapi juga masa depan bangsa. Fenomena seperti ini sering kali menjadi akar dari berbagai persoalan birokrasi, mulai dari lambannya pelayanan, rendahnya kualitas pengambilan keputusan, hingga munculnya praktik penyalahgunaan wewenang.

Meritokrasi adalah sistem yang menempatkan seseorang pada posisi tertentu berdasarkan kemampuan dan prestasinya. Sistem ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki. Dalam negara yang sehat, kompetensi menjadi ukuran utama, bukan kedekatan dengan penguasa atau kelompok tertentu.

Sebaliknya, ketika jabatan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas yang memadai, organisasi akan kehilangan arah. Keputusan-keputusan strategis berpotensi diambil tanpa kajian yang matang. Program pembangunan dapat berjalan tidak efektif, dan pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya.

Lebih jauh lagi, budaya balas jasa dalam pengisian jabatan berpotensi menciptakan lingkaran ketergantungan yang tidak sehat. Seorang pejabat yang merasa berutang kepada pihak yang mengangkatnya bisa saja lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan rakyat secara luas. Dalam kondisi seperti ini, loyalitas kepada bangsa dan negara berisiko tergeser oleh loyalitas kepada individu atau kelompok.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang maju umumnya membangun birokrasi yang profesional dan berbasis kompetensi. Mereka menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan.

Karena itu, penguatan sistem merit harus menjadi komitmen bersama. Setiap pengisian jabatan, baik di tingkat pusat maupun daerah, semestinya dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kemampuan yang dapat diukur. Masyarakat juga berhak mengawasi agar setiap amanah publik diberikan kepada orang yang tepat.

Pada akhirnya, jabatan bukanlah bentuk penghargaan atas jasa masa lalu, melainkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tantangan masa depan. Ketika kompetensi dikalahkan oleh hutang budi, maka yang terancam bukan hanya kinerja pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri. Negara yang kuat dibangun oleh orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, bukan oleh mereka yang sekadar dekat dengan kekuasaan.

*Pendiri media kupasmerdeka