Dari Dicopot ke Rompi Tahanan: Ketika Jabatan Tinggi Tak Lagi Menjadi Tameng

Kolom oleh : Hero Akbar / Moses

Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung menjadi peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik. Baru sehari setelah dicopot dari jabatannya, kini ia tampil dengan rompi tahanan merah muda dan digiring menuju mobil tahanan. Sebuah pemandangan yang menjadi simbol bahwa kekuasaan bisa berakhir dalam hitungan jam ketika hukum mulai bekerja.

Publik tentu tidak boleh buru-buru menghakimi sebelum proses hukum membuktikan semuanya di pengadilan. Namun, fakta bahwa Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan kantor BGN dan menjemput sejumlah mantan petinggi lembaga tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan serius yang sedang diusut negara.

Yang lebih menyakitkan bukan sekadar dugaan korupsinya. Yang membuat rakyat geram adalah karena lembaga yang dipimpin Dadan selama ini mengelola program yang menyangkut masa depan generasi bangsa: program gizi dan makan bergizi gratis. Ketika rakyat berharap anggaran negara digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak Indonesia, justru muncul dugaan penyimpangan di balik program yang seharusnya menjadi harapan jutaan keluarga.

Kasus ini juga menjadi alarm keras bagi pemerintahan. Jangan sampai program yang baik dikotori oleh oknum yang menjadikan jabatan sebagai ladang kepentingan. Rakyat tidak peduli siapa yang ditahan dan dari partai mana. Yang rakyat inginkan sederhana: uang negara kembali kepada rakyat, pelayanan publik berjalan baik, dan pejabat yang menyalahgunakan amanah dihukum setimpal.

Penahanan Dadan Hindayana mengajarkan satu hal penting: jabatan adalah titipan, bukan warisan. Hari ini seseorang duduk di kursi kekuasaan, besok bisa duduk di kursi pemeriksaan. Hari ini dielu-elukan sebagai pejabat negara, besok bisa mengenakan rompi tahanan.

Kejaksaan Agung kini memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan seluruh dugaan secara transparan dan profesional. Jika memang terbukti ada korupsi, maka kasus ini harus dibuka seterang-terangnya tanpa pandang bulu. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang mantan pejabat, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Rakyat sudah terlalu sering menyaksikan pejabat datang dengan janji pengabdian lalu pergi dengan skandal. Sudah waktunya Indonesia membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan, pangkat, atau kedekatan politik. Karena ketika seorang pejabat tinggi akhirnya mengenakan rompi tahanan, pesan yang seharusnya terdengar keras adalah: *tidak ada seorang pun yang kebal hukum.(*)