Antara Akuntabilitas TNI dan Bahaya Propaganda yang Mengintai

Oleh: Iis Sudrajat, S.Pd *)

Citra TNI sedang berada di titik tekanan. Sejumlah kasus yang melibatkan oknum perwira, termasuk yang berkaitan dengan polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi amunisi bagi narasi-narasi yang menyerang kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan Indonesia. Namun di balik gelombang kritik yang sah dan perlu, ada pola lain yang tidak boleh kita abaikan: propaganda sistematis yang memanfaatkan setiap celah untuk memisahkan rakyat dari tentaranya.

(KM) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan sekadar alat pertahanan negara. Ia adalah simbol kedaulatan, penjaga konstitusi, dan dalam banyak momen sejarah bangsa ini, ia adalah alasan rakyat masih bisa tidur nyenyak di malam hari.

Maka, ketika nama-nama petinggi TNI mulai terseret dalam pusaran kasus yang jauh dari medan tempur, pertanyaan besar pun tak bisa dihindari: ada apa? Dan lebih jauh lagi, siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan jika rakyat mulai tidak percaya kepada TNI?

Kepercayaan yang Dibangun Bertahun-tahun, Bisa Runtuh dalam Hitungan Hari

Kepercayaan publik terhadap TNI bukan sesuatu yang tumbuh dalam semalam. Ia dibangun dari generasi ke generasi, dari pengorbanan di medan perang kemerdekaan, dari kehadiran di bencana alam, dari wajah seorang prajurit yang berdiri tegap di pos perbatasan terpencil tanpa banyak kata.

Namun kepercayaan, sekuat apapun pondasinya, bisa retak oleh akumulasi kekecewaan. Dan nampaknya kita sedang berada di titik itu.

Ketika nama perwira tinggi muncul dalam konteks yang mestinya tak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi militer, apalagi menyangkut program sosial pemerintah yang sarat kepentingan, masyarakat bukan hanya kecewa. Mereka mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam: apakah TNI masih sepenuhnya menjadi milik rakyat, atau sudah bergeser menjadi instrumen kepentingan lain?

Keraguan semacam ini wajar. Bahkan sangat perlu, karena kritik yang sehat adalah bagian dari demokrasi yang sehat, dan tidak ada yang salah dengan sikap kritis terhadap institusi publik manapun, termasuk TNI. Namun ada batas yang perlu kita jaga bersama, yaitu batas antara kritik yang membangun dan propaganda yang menghancurkan.

Mengenali Pola yang Sedang Dimainkan

Kritik yang membangun lahir dari kepedulian, ia ingin TNI lebih baik, lebih profesional, lebih akuntabel. Di sisi lain, propaganda yang menghancurkan lahir dari kepentingan, ia tidak peduli dengan perbaikan, yang ia inginkan hanya satu: TNI kehilangan legitimasinya di mata rakyat.

Ada pola yang perlu kita cermati. Setiap kali nama institusi TNI muncul dalam pusaran isu, gelombang narasi negatif di ruang publik seolah sudah siap menunggu. Cepat menyebar, masif, dan seragam.

Ketika satu kasus yang melibatkan oknum perwira kemudian dipakai sebagai dalih untuk menghakimi seluruh institusi, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah ini masih kritik, atau sudah menjadi serangan yang sistematis?

Melemahnya kepercayaan publik terhadap TNI bukan hanya masalah citra. Ia berdampak langsung pada kesiapan pertahanan nasional, pada semangat prajurit, pada dukungan anggaran, pada kohesi antara tentara dan masyarakat yang menjadi fondasi pertahanan rakyat semesta.

Dalam konteks geopolitik yang makin kompleks, perang persepsi adalah senjata nyata. Ia tidak datang dalam bentuk serangan terbuka, melainkan melalui infiltrasi narasi yang berlangsung perlahan: menanamkan ketidakpercayaan, memecah solidaritas rakyat dengan tentaranya, dan mengikis rasa bangga terhadap institusi pertahanan.

Ruang digital hari ini adalah medan perang baru. Dan tidak semua yang viral adalah kebenaran.

Kasus Oknum Bukan Cermin Institusi

Setiap institusi besar, di mana pun berada, tidak ada yang steril dari oknum. Yang membedakan institusi yang baik dengan yang buruk bukan ada atau tidaknya penyimpangan, melainkan bagaimana institusi itu merespons: apakah ia menutup-nutupi, atau justru membersihkan dirinya sendiri.

Maka, ketika seorang perwira diduga terlibat dalam praktik yang menyimpang, respons yang tepat dari publik adalah: tuntut proses hukum yang transparan, awasi prosesnya, dan dukung penegakan sanksi jika terbukti bersalah. Bukan malah menjadikannya pintu masuk untuk menghakimi seluruh TNI sebagai institusi yang sudah busuk dari dalam.

Faktanya masih ada dan jumlahnya pun jauh lebih banyak, prajurit dan perwira yang konsisten memegang teguh sumpah dan kehormatan mereka dalam senyap, jauh dari sorotan kamera, di tapal batas yang bahkan namanya pun jarang kita dengar.

Rakyat yang Cerdas adalah Pertahanan Terbaik

Propaganda paling berbahaya adalah propaganda yang tidak terasa seperti propaganda. Ia datang dalam bentuk berita yang setengah benar, opini yang dikemas sebagai fakta, dan narasi yang diulang-ulang hingga terasa seperti kebenaran.

Masyarakat yang cerdas secara informasi adalah tameng pertama dari serangan jenis ini. Sebelum meneruskan informasi yang merendahkan TNI atau institusi apapun, sebaiknya tanyakan dulu beberapa hal: dari mana sumbernya ? Apa yang tidak diceritakan? dan Siapa yang paling diuntungkan jika narasi ini dipercaya luas?

Ini bukan ajakan untuk membela yang salah atau menutup mata terhadap penyimpangan. Ini adalah ajakan untuk memastikan bahwa sikap kritis kita tidak justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kepentingannya bertentangan dengan kedaulatan bangsa.

TNI Pun Harus Menjawab dengan Tindakan Nyata

Pada saat yang sama, TNI tidak bisa hanya mengandalkan pembelaan dari luar. Kepercayaan publik hanya bisa dirawat dengan satu cara: tindakan yang konsisten dan bisa dilihat oleh rakyat.

Transparansi dalam penanganan kasus internal, ketegasan dalam menegakkan disiplin tanpa pandang bintang, komitmen untuk tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi militer yang murni, itulah jawaban terbaik yang bisa diberikan TNI kepada rakyatnya. Bukan pernyataan, bukan juga konferensi pers, melainkan tindakan nyata.

Rakyat tidak meminta TNI sempurna. Rakyat meminta TNI tetap hadir, tetap jujur, dan tidak membiarkan jarak tumbuh di antara mereka.

Benteng yang Tidak Boleh Goyah dari Dalam

Dalam catatan sejarah, banyak bangsa-bangsa yang jatuh bukan karena kalah di medan perang, melainkan karena tercerai-berai dari dalam, selalu ada satu benang merah: rakyat dan institusi pertahanannya kehilangan kepercayaan satu sama lain.

Sistem pertahanan yang tangguh tidak semata-mata diukur dari jumlah tank, kapal perang, atau pesawat tempur. Ia juga diukur dari seberapa dalam rakyat mempercayai institusi yang menjaga mereka. Sebuah negara yang militernya kehilangan kepercayaan publik adalah negara yang telah melemahkan garis pertahanannya sendiri, bukan dari luar, melainkan dari dalam.

Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi di sini. TNI harus terus berbenah dan membuktikan diri. Dan rakyat harus tetap cerdas, tidak mudah terprovokasi, serta tidak membiarkan siapapun, dengan agenda apapun, berhasil memisahkan mereka dari tentaranya.

Karena benteng pertahanan terkuat bangsa ini bukan tembok beton atau radar canggih. Ia adalah kepercayaan yang mengalir dua arah: rakyat percaya kepada TNI, dan TNI tidak mengkhianati kepercayaan itu.

Artikel ini merupakan opini redaksi. Pandangan yang disampaikan mencerminkan sikap editorial dan terbuka untuk tanggapan dari pihak terkait sesuai mekanisme Hak Jawab UU Pers.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial, Mantan Aktivis Kampus, Wakil Pimpinan Umum Media Kupas Merdeka