Aksi Demo Mahasiswa Trisakti ke DPR RI Bawa 3 Tuntutan

Jakarta (KM) — Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai kawasan depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (19/6). Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI.

Salah satu kelompok massa berasal dari Universitas Trisakti yang mengusung tajuk “Tritura” atau Tiga Tuntutan Rakyat. Mereka menyuarakan tiga tuntutan, yakni memulihkan kondisi ekonomi dan politik, memberantas inkompetensi pejabat, serta mengembalikan supremasi sipil.

Pantauan Kupas merdeka di kawasan Universitas Trisakti Aksi unjuk rasa tersebut turut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi. Jalan Gatot Subroto yang berada di depan kompleks parlemen ditutup sementara selama kegiatan berlangsung.

Ratusan mahasiswa mulai berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei sebelum bergerak menuju kompleks Parlemen, Senayan. Para peserta aksi mengenakan almamater kampus, membawa bendera organisasi mahasiswa, serta menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi menuju lokasi demonstrasi.

Sebuah mobil komando juga disiapkan untuk menyampaikan orasi dan menyuarakan tuntutan mahasiswa selama aksi berlangsung.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenny Ribowo, mengatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini merupakan pengembangan dari semangat reformasi yang disesuaikan dengan tantangan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Hari ini kami kembali membawa semangat reformasi dengan tuntutan yang berkembang sesuai kondisi bangsa saat ini. Ada tiga isu utama yang kami soroti, yaitu stabilitas ekonomi dan kondisi politik nasional, kompetensi para pejabat negara khususnya di Kabinet Merah Putih, serta pengembalian supremasi sipil yang kami nilai mulai tergerus di berbagai ruang kehidupan masyarakat,” ucap Dhenny di Jakarta Barat, Jumat (19/6/2026).

Menurut Dhenny, persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya hidup dinilai semakin menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

“Kami menyuarakan agar pemerintah lebih peka terhadap kondisi rakyat. Sistem ekonomi yang dijalankan harus berpihak kepada masyarakat kecil dan mampu memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling rentan,” kata dia.

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja para pejabat negara, khususnya yang berada di lingkungan Kabinet Merah Putih. Mereka menilai kompetensi dan kapasitas pejabat publik sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dhenny menegaskan, Trisakti tidak selalu turun ke jalan untuk merespons setiap isu yang berkembang. Namun, mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara ketika kondisi masyarakat membutuhkan perhatian serius.

“Trisakti memang tidak selalu ada di jalanan pada setiap isu. Namun kami berusaha hadir pada saat yang tepat, terutama ketika rakyat benar-benar membutuhkan suara perjuangan mahasiswa,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai salah satu prinsip utama demokrasi. Mereka menilai prinsip tersebut harus terus diperkuat agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan sesuai amanat reformasi.

Dhenny mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, stabilitas kehidupan rakyat memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas nasional.

“Hari ini yang dihadapi rakyat adalah persoalan perut dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan sampai stabilitas ekonomi masyarakat terganggu karena hal itu juga dapat berdampak pada stabilitas politik dan kehidupan berbangsa,” tutup Dhenny.

Aksi mahasiswa Trisakti ini menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (19/6/2026), dengan fokus pada isu ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan penguatan demokrasi.

****Rwn