Setelah Konferensi Pers Meriah, Kasus Emas Rp502 Miliar di Halim Kini Sunyi

“Bea Cukai catat penindakan emas terbesar dalam sejarah. Tersangka sudah ditetapkan. Tapi sesudahnya — tak ada kabar penahanan, tak ada SPDP, tak ada pelimpahan. Dan surat konfirmasi redaksi pun tak direspons”.

JAKARTA (KM) — Senin sore, 27 April 2026. Sebuah Learjet 55 sewaan bernomor registrasi N117LR bersiap lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Tersembunyi di dalam kargo: enam koli berisi 611 gelang emas dan 2.971 koin emas — total 190,56 kilogram, senilai Rp502,5 miliar — tanpa satu pun dokumen ekspor yang sah.

Petugas Bea Cukai bergerak ke area apron. Pengiriman pun berhasil digagalkan. Adapun potensi kerugian negara dari bea keluar yang tak dibayar ditaksir mencapai Rp41 miliar.

Keesokan harinya, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menggelar konferensi pers. Empat orang ditetapkan tersangka, yakni HH, AH, HG — ketiganya WNI — serta PP, warga negara India. Pemberitaan langsung meledak di berbagai media nasional. Namun setelahnya senyap.

Kabar yang Tak Kunjung Ada

Dua pekan lebih berlalu. Dalam lazimnya proses hukum kepabeanan, penetapan tersangka seharusnya diikuti langkah-langkah baku seperti penahanan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak satu pun kabar itu terdengar. Tidak ada pernyataan resmi soal apakah keempat tersangka ditahan atau dibebaskan. Tidak ada konfirmasi SPDP diterbitkan. Tidak ada keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi soal keberadaan PP — warga India yang menjadi salah satu tersangka — apakah masih berada di Indonesia atau sudah meninggalkan wilayah RI.

Foto: Sebagian perhiasan emas ilegal yang berhasil diamankan petugas bea cukai.(Istimewa)

Tim Media telah mengirim surat konfirmasi resmi kepada Dirjen Bea Cukai sejak Sabtu (9/5). Hingga berita ini diterbitkan, surat tersebut belum juga direspons.

Pesawat yang Sudah Lama Dikenal

Ada satu detail dalam pernyataan resmi Dirjen Djaka yang menyebut Learjet 55 bernomor N117LR itu bukan sembarang pesawat charter — melainkan pesawat yang “kerap digunakan” untuk pengiriman emas ilegal.

Kata “kerap” bukan sekadar keterangan frekuensi. Ia adalah pengakuan bahwa pesawat ini sudah masuk dossier intelijen aparat jauh sebelum 27 April 2026 — bahwa polanya sudah dipelajari, dan penindakan hari itu bukan razia kebetulan, melainkan titik akhir dari operasi pengintaian yang sudah matang.

Pertanyaan yang belum pernah dijawab secara resmi hingga kini: siapa pemilik dan operator N117LR? Ke negara mana pesawat itu sebenarnya hendak terbang? Dan jika pesawat ini sudah lama diketahui — mengapa baru ditindak sekarang?

Lebih dari Sekadar Bea Keluar

Angka Rp41 miliar yang disebut sebagai kerugian negara mungkin hanya permukaan. Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus3 Foundation, menilai bentuk 611 perhiasan gelang rantai kasar yang disita mencerminkan modus klasik pengumpulan hasil tambang emas ilegal — dikumpulkan dari berbagai titik lokasi, lalu bertemu di tangan pengepul besar sebelum diselundupkan ke luar negeri.

Jika benar demikian, hitungan kerugian negara berubah drastis. Untuk menghasilkan 1 kilogram emas melalui tambang ilegal, dibutuhkan 20 hingga 60 kilogram merkuri. Untuk 190 kilogram emas, diperkirakan 4 hingga 12 ton merkuri telah lepas ke alam — meracuni sungai, udara, dan warga sekitar lokasi tambang.

“Kerugiannya bukan cuma Rp500 miliar. Rentengannya sangat panjang, tapi yang ditangkap cuma di ujungnya saja,” kata Yuyun, dikutip Mongabay Indonesia, 9 Mei 2026.

Keterlibatan PP — warga India — juga disebut berpola. Jaringan internasional asal India kerap berperan ganda dalam ekosistem tambang emas ilegal di Indonesia: sebagai pemodal sekaligus penyedia merkuri.

Yang Masih Harus Dijawab

Apakah keempat tersangka ditahan atau bebas? Ke mana tujuan Learjet N117LR? Dari tambang mana 190 kilogram emas itu berasal? Apakah PPATK sudah menelusuri aliran dana transaksi senilai USD 28 juta ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Konferensi pers sudah lama selesai. Yang tersisa hanyalah berkas penindakan — dan keheningan.

Redaksi kupasmerdeka.com menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sesuai Kode Etik Jurnalistik. Seluruh pihak yang disebut memiliki hak jawab yang dijamin UU Pers No. 40 Tahun 1999. Konfirmasi dan klarifikasi dapat dikirim ke redaksi@kupasmerdeka.com

Reporter: Drajat