Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tapi Rakyat Tetap Sulit: Ketika Kapitalisme Berjalan di Tengah Pancasila

Oleh: Hero Akbar /Moses *)

(KM) – Pemerintah kerap menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 hingga 6 persen sebagai tanda keberhasilan pembangunan. Secara statistik, angka itu memang terlihat meyakinkan. Namun pertanyaan besarnya sederhana: jika ekonomi tumbuh, mengapa rakyat kecil masih mengeluh hidup semakin sulit?

Faktanya, pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan itu tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Angka tersebut lebih banyak menggambarkan akumulasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk keuntungan besar yang dinikmati oleh pemilik modal, korporasi besar, dan kelompok ekonomi kuat. Ketika angka itu dibagi rata dengan jumlah penduduk, seolah semua orang ikut merasakan hasilnya, padahal kenyataannya tidak demikian.

Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terhimpit. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja semakin sulit, daya beli masyarakat melemah, sementara segelintir elite ekonomi justru menikmati pertumbuhan aset yang luar biasa. Inilah wajah ketimpangan yang nyata di tengah narasi pertumbuhan.

Secara konstitusi, Indonesia berdiri di atas prinsip keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi yang berjalan sering kali lebih dekat dengan logika kapitalisme—di mana kekuatan modal menjadi penentu utama, dan pasar lebih banyak berpihak pada yang sudah kuat.

Kapitalisme tidak selalu datang dengan nama terang-terangan. Ia hadir dalam bentuk kebijakan yang memudahkan pemilik modal besar, dalam distribusi sumber daya yang timpang, dalam proyek pembangunan yang lebih menguntungkan investor dibanding masyarakat lokal, hingga dalam ketidakadilan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Rakyat kecil akhirnya hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Petani sulit menjual hasil panen dengan harga layak, nelayan berjuang dengan biaya operasional tinggi, pedagang kecil terhimpit persaingan tidak sehat, sementara konglomerasi terus tumbuh dengan perlindungan sistem.

Inilah ironi terbesar bangsa ini: negara yang berlandaskan Pancasila tetapi praktik ekonominya sering terasa seperti kapitalisme yang dilegalkan. Gotong royong hanya menjadi slogan, sementara kompetisi bebas tanpa perlindungan menjadi kenyataan.

Sudah saatnya kita jujur melihat persoalan ini. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi soal apakah rakyat benar-benar merasakan keadilan dalam hidupnya. Negara tidak boleh hanya menjadi penjaga stabilitas bagi pemilik modal, tetapi harus hadir sebagai pelindung bagi mereka yang paling rentan.

Karena tujuan bernegara bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan setiap warga merasakan hasil pembangunan secara adil. Jika tidak, maka pertumbuhan hanya akan menjadi kemewahan statistik, indah di laporan, tetapi pahit di kehidupan nyata.

*) Penulis adalah Aktivis Bogor, Pendiri Media Kupas Merdeka