Kades Terbaik: Prestasi Nyata atau Sekadar Panggung Pencitraan?

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses*)

Setiap tahun, ajang penghargaan “Kades Terbaik” selalu hadir dengan kemasan megah.

Panggung dihias rapi, piagam diserahkan dengan senyum penuh simbol keberhasilan, dan nama kepala desa terbaik diumumkan seolah menjadi representasi keberhasilan pembangunan desa.

Namun, pertanyaan besarnya sederhana, apakah ajang Kades Terbaik benar-benar mengukur kualitas kepemimpinan, atau hanya menjadi panggung seremonial penuh pencitraan?
Pertanyaan ini penting, sebab desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang hidup masyarakat yang paling nyata.

Kepala desa bukan hanya pejabat formal, tetapi figur yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan rakyat: jalan rusak, bantuan sosial, konflik warga, pelayanan administrasi, hingga persoalan ekonomi masyarakat kecil.

Maka ukuran “terbaik” seharusnya tidak lahir dari tumpukan berkas laporan atau presentasi yang disusun rapi untuk kebutuhan lomba. Ukuran terbaik harus lahir dari suara masyarakat yang merasakan langsung dampak kepemimpinan itu.

Apakah warga merasa dilayani?
Apakah pembangunan benar-benar dirasakan?
Apakah anggaran desa transparan?
Apakah kepala desa hadir saat rakyat membutuhkan, atau hanya muncul saat ada kamera?

Inilah persoalan yang sering luput. Banyak ajang penghargaan justru lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan formalitas birokrasi.

Desa yang pandai menyusun laporan bisa terlihat lebih unggul dibanding desa yang benar-benar bekerja tetapi minim pencitraan. Kepala desa yang dekat dengan jalur kekuasaan kadang lebih mudah mendapat panggung dibanding mereka yang diam-diam bekerja untuk rakyat.

Jika demikian, penghargaan “Kades Terbaik” berisiko kehilangan makna. Ia berubah bukan menjadi alat evaluasi, melainkan panggung legitimasi politik.

Yang dinilai bukan kualitas kepemimpinan, tetapi kemampuan membangun citra.
Lebih ironis lagi jika masyarakat sendiri justru tidak pernah tahu bagaimana proses penilaian dilakukan.

Siapa jurinya? Apa indikatornya? Apakah warga dilibatkan? Ataukah semua hanya diputuskan di meja birokrasi yang jauh dari realitas desa?

Jika rakyat tidak menjadi penilai utama, maka penghargaan itu patut dipertanyakan.
Karena sesungguhnya, kepala desa terbaik bukanlah mereka yang paling sering menerima piagam, tetapi mereka yang paling sedikit menerima keluhan dari rakyatnya. Bukan mereka yang paling sering tampil di panggung, tetapi yang paling sering hadir di tengah persoalan masyarakat.

Kepemimpinan desa tidak bisa diukur hanya dengan seremoni. Ia diuji saat banjir datang, saat warga kesulitan makan, saat konflik sosial muncul, dan saat masyarakat membutuhkan keberpihakan nyata.
Ajang penghargaan tentu bukan sesuatu yang salah. Apresiasi tetap penting untuk memotivasi pemimpin desa agar bekerja lebih baik.

Namun penghargaan harus dibangun di atas kejujuran, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Jika tidak, maka penghargaan hanya akan menjadi simbol kosong yang kehilangan legitimasi moral.

Pada akhirnya, rakyatlah juri paling jujur.
Mereka tidak menilai dari baliho, bukan dari panggung megah, dan bukan dari sertifikat berbingkai emas.

Mereka menilai dari kehidupan sehari-hari dari apakah dapur mereka tetap mengepul, jalan desa tetap layak dilalui, dan apakah pemimpinnya benar-benar hadir saat dibutuhkan.

Karena kepala desa terbaik bukan ditentukan oleh tepuk tangan pejabat, melainkan oleh kepercayaan rakyat.

*) Pendiri kupas merdeka