Diduga Intimidasi Korban Asusila, Aktivis Bogor Desak Kepala SMAN 4 Cibinong dan KCD Wilayah 1 Dicopot

‎‎BOGOR (KM) – Koordinator Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia Bogor Raya, Hanif Abdullah, mengecam keras aksi pelecehan seksual terhadap siswi yang diduga dilakukan oknum Guru BK berinisial M di SMAN 4 Cibinong.

Menurutnya, kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru diduga melahirkan trauma bagi peserta didik.

‎‎Hanif menyebut pihaknya menerima informasi bahwa dugaan kejadian tersebut telah berlangsung sejak 2023. Bahkan, terdapat dugaan korban sempat mendapat tekanan agar tidak melaporkan persoalan ini ke polisi dengan ancaman akan dikeluarkan dari sekolah apabila membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

‎‎“Kalau dugaan ini benar, maka ini bukan hanya persoalan oknum, tetapi kegagalan serius dalam melindungi siswa. Jangan sampai ada pihak yang lebih sibuk menjaga nama baik institusi dibanding menyelamatkan mental dan masa depan korban,” tegas Hanif.

‎‎Selain itu, Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia Bogor Raya juga menyoroti dugaan bahwa oknum Guru BK tersebut sempat diamankan oleh pihak KCD/Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1.

Menurut Hanif, persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemecatan pelaku semata, tetapi harus diproses secara hukum secara terbuka, objektif, dan transparan.

‎‎“Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemecatan si pelaku Guru BK berinisial M saja. Proses hukum harus berjalan secara terbuka, objektif, dan transparan. Dunia pendidikan tidak boleh menjadi tempat aman bagi pelaku kekerasan seksual,” katanya.

‎Atas dasar itu, Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia Bogor Raya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan SMAN 4 Cibinong serta mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mencopot Kepala Sekolah SMAN 4 Cibinong dan Kepala KCD Wilayah 1 sebagai bentuk tanggung jawab moral atas lemahnya pengawasan terhadap peserta didik.

‎‎“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan akan melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar ada evaluasi total terhadap perlindungan siswa di sekolah,” tutup Hanif Abdullah.

Reporter : Ki Medi

Editor: Drajat