Energi Hijau atau Keserakahan yang Dicat Warna Hijau?

Oleh; Hero Akbar / Moses *)

(KM) – Istilah energi hijau kini menjadi mantra baru pembangunan. Atas nama transisi energi, berbagai proyek tambang nikel, pembangunan kawasan industri, bendungan, hingga pembukaan lahan skala besar terus dipromosikan sebagai langkah menuju masa depan yang ramah lingkungan. Namun pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah semua yang dicat hijau benar-benar hijau?

Di balik slogan keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon, tidak sedikit masyarakat yang justru menyaksikan hutan ditebang, sungai tercemar, ruang hidup menyempit, dan konflik agraria meningkat. Ironisnya, kerusakan tersebut sering terjadi atas nama penyediaan bahan baku teknologi ramah lingkungan seperti baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.

Fenomena ini dikenal sebagai greenwashing, yaitu praktik ketika suatu proyek, perusahaan, atau kebijakan dibungkus dengan narasi lingkungan untuk menutupi dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Akibatnya, publik hanya disuguhi janji pengurangan emisi, sementara biaya sesungguhnya dibayar oleh masyarakat lokal dan alam yang kehilangan keseimbangannya.

Hutan yang selama puluhan tahun menjadi penyangga kehidupan dibuka demi eksploitasi sumber daya. Satwa kehilangan habitat, kualitas air menurun, dan masyarakat sekitar harus berhadapan dengan debu, limbah, serta ancaman bencana ekologis. Di sejumlah wilayah, warga bahkan terpaksa meninggalkan tanah yang telah mereka tempati turun-temurun karena proyek yang disebut sebagai bagian dari agenda pembangunan hijau.

Yang lebih memprihatinkan, keuntungan ekonomi dari proyek-proyek tersebut sering kali terkonsentrasi pada segelintir kelompok elite. Sementara masyarakat yang terdampak langsung hanya menerima kompensasi terbatas, bahkan tidak jarang harus berjuang sendiri menghadapi konsekuensi sosial dan lingkungan yang muncul. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan mendasar: transisi energi untuk siapa?

Tentu, kebutuhan untuk beralih dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih merupakan keniscayaan. Dunia memang membutuhkan solusi atas krisis iklim. Namun transisi energi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengulang pola lama eksploitasi sumber daya alam. Mengganti batu bara dengan nikel, tetapi tetap merusak hutan dan mengorbankan masyarakat, bukanlah transformasi, melainkan pergantian kemasan semata.

Energi hijau seharusnya tidak hanya diukur dari rendahnya emisi karbon, tetapi juga dari keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Jika unsur-unsur tersebut diabaikan, maka label hijau hanyalah cat yang menutupi wajah lama keserakahan.

Publik berhak mengawasi dan mengkritisi setiap proyek yang mengatasnamakan keberlanjutan. Sebab masa depan yang benar-benar hijau tidak dibangun dengan menggusur rakyat, merusak hutan, atau mencemari lingkungan. Masa depan hijau hanya dapat terwujud ketika pembangunan berjalan seiring dengan keadilan dan kelestarian alam.

Karena energi yang disebut hijau, tetapi lahir dari perusakan hutan, pencemaran lingkungan, penggusuran masyarakat, dan keuntungan bagi segelintir elite, bukanlah solusi. Itu hanyalah keserakahan yang dicat warna hijau.

*) Penulis adalah Aktivis Bogor, Pendiri Media Kupas Merdeka