“Bogor Beres” atau Bogor Boros? Saat Efisiensi Anggaran Hanya Jadi Slogan

Oleh: Hero Akbar /Moses *)

(KM) – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih, publik Kota Bogor kembali dibuat bertanya-tanya soal prioritas pemerintah daerah. Dugaan pemborosan APBD mencuat setelah adanya agenda kepergian rombongan Wali Kota Bogor ke Italia , Jepang dan Azarbaijan. Kritik pun bermunculan karena perjalanan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang belakangan terus digaungkan pemerintah.

Ironisnya, Pemerintah Kota Bogor saat ini mengusung slogan “Bogor Beres, Bogor Maju” di bawah kepemimpinan Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi besar: Bogor Cerdas, Bogor Sehat Sejahtera, dan Bogor Lancar. Namun publik tentu berhak bertanya: beres untuk siapa?

Ketika masyarakat diminta memahami alasan efisiensi, ketika banyak kebutuhan dasar warga masih menunggu perhatian serius — mulai dari infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, kemacetan, pelayanan kesehatan, hingga persoalan pengangguran — perjalanan dinas luar negeri justru terlihat seperti kemewahan birokrasi yang sulit diterima akal sehat publik.

Pemerintah memang bisa saja berdalih bahwa kunjungan ke Italia , Jepang dan Azarbaijan memiliki tujuan strategis, studi banding, kerja sama investasi, atau pengembangan kota. Namun masalah utamanya bukan sekadar tujuan perjalanan, melainkan sensitivitas terhadap kondisi rakyat dan konsistensi terhadap narasi penghematan anggaran.

Publik sudah terlalu sering mendengar kata “efisiensi”, tetapi yang terlihat justru pemangkasan pada sektor-sektor yang menyentuh masyarakat bawah, sementara belanja perjalanan pejabat tetap berjalan. Di sinilah letak krisis kepercayaan itu muncul. Jangan sampai slogan “Bogor Beres” justru berubah menjadi sindiran publik karena pemerintah dianggap lebih sibuk mengurus agenda pencitraan dibanding menyelesaikan persoalan nyata warga.

Lebih jauh lagi, pemerintah daerah harus memahami bahwa era sekarang adalah era keterbukaan informasi. Masyarakat tidak lagi diam melihat penggunaan APBD. Setiap perjalanan dinas, setiap rombongan, setiap hotel, dan setiap tiket yang dibayar dari uang rakyat akan selalu dipertanyakan manfaat konkretnya.

Kalau memang perjalanan tersebut penting, pemerintah wajib membuka secara transparan: berapa anggaran yang digunakan, siapa saja yang ikut, apa target yang ingin dicapai, dan apa manfaat langsungnya bagi warga Kota Bogor. Tanpa transparansi, wajar jika publik mencurigai adanya pemborosan berkedok kunjungan kerja.

Sebab rakyat hari ini tidak butuh slogan yang terdengar indah. Rakyat butuh bukti. Jangan sampai “Bogor Maju” hanya maju untuk elit birokrasi, sementara masyarakatnya masih dipaksa berhemat di tengah tekanan hidup yang semakin berat.

*) Penulis adalah Aktivis Bogor, Pendiri Media Kupas Merdeka