Swasembada Pangan Belum Jamin Rakyat Kenyang, Akses dan Daya Beli Jadi Kunci
JAKARTA (KM) — Upaya mencapai swasembada pangan kerap dianggap sebagai solusi utama untuk memastikan kebutuhan makan masyarakat terpenuhi. Namun, para ahli menilai bahwa keberhasilan produksi pangan dalam negeri tidak otomatis menjamin seluruh rakyat dapat mengakses makanan secara cukup.
Swasembada pangan sendiri merujuk pada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya tanpa bergantung pada impor. Fokus utama kebijakan ini adalah pada aspek ketersediaan.
Ekonom pangan dari sebuah lembaga riset kebijakan publik, Budi Santoso, menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih luas. “Swasembada hanya menyentuh aspek ketersediaan. Padahal, ada faktor lain seperti akses, distribusi, dan pemanfaatan yang sama pentingnya,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Budi, masyarakat tetap bisa mengalami kekurangan pangan meskipun stok nasional melimpah. Hal ini terutama terjadi ketika daya beli rendah atau harga pangan tidak terjangkau.
“Beras bisa saja tersedia banyak di gudang, tetapi kalau harganya tinggi dan pendapatan masyarakat tidak mencukupi, maka secara praktis mereka tetap tidak bisa makan dengan layak,” kata dia.
Selain itu, persoalan distribusi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Infrastruktur yang terbatas kerap menyebabkan pasokan pangan tidak merata.
Pengamat kebijakan publik, Rina Maharani, menambahkan bahwa ketimpangan ekonomi memperparah kondisi tersebut. “Pangan itu ada, tetapi tidak semua orang punya akses yang sama. Ini yang membuat swasembada saja tidak cukup,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada produksi. “Pemerintah perlu memastikan stabilisasi harga, memperkuat bantuan sosial, serta meningkatkan pendapatan masyarakat agar daya beli ikut naik,” kata Rina.
Dengan demikian, swasembada pangan seharusnya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun ketahanan pangan nasional.
“Pertanyaannya bukan hanya ‘apakah pangan tersedia’, tetapi juga ‘apakah masyarakat mampu mengaksesnya’,” ujar Budi.(*)