Sikap Bungkam Wawali Bekasi Dinilai Cederai Transparansi Publik, Sekjen LIN: Lebih Baik Mundur

KOTA BEKASI (KM) — Sikap Wakil Wali Kota (Wawali) Bekasi yang enggan memberikan tanggapan kepada wartawan menuai sorotan dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Lembaga Independen Nasional (LIN) menilai, tindakan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menurut Sekjen LIN, konfirmasi dari pejabat publik merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan yang akurat dan berimbang. Ketika pejabat memilih diam atau tidak responsif, hal itu berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Pejabat publik seharusnya terbuka terhadap pertanyaan wartawan. Sikap bungkam justru bisa menimbulkan persepsi negatif, seolah ada hal yang ditutupi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (…).

Sorotan ini berkaitan dengan keberadaan bangunan liar (bangli) di area belakang Kantor Samsat Kota Bekasi yang hingga kini belum ditertibkan. Padahal, menurut informasi, Satpol PP Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan pembongkaran bangunan tersebut.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pihak tertentu yang melindungi bangunan liar tersebut. Minimnya respons dari pihak Wawali semakin memperkuat asumsi publik.

Dalam praktik jurnalistik, konfirmasi kepada narasumber merupakan bagian dari prinsip check and re-check sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Ketidaksiapan atau ketidakbersediaan pejabat memberikan keterangan dinilai dapat menghambat penyajian informasi yang utuh kepada masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin kebebasan pers, termasuk perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pejabat publik diharapkan menghormati peran media sebagai penyampai informasi.

Sekjen LIN menegaskan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral pejabat publik. Ia juga mengingatkan bahwa hak jawab tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan wartawan.

“Transparansi dan komunikasi yang baik adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Pejabat harus hadir memberikan penjelasan, bukan menghindar,” katanya.

Ia menambahkan, sikap proaktif dari pejabat publik dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, respons cepat dan jelas dinilai menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Reporter: tws