Sekolah Rusak di Kecamatan Damer, Cermin Retaknya Prioritas Pendidikan di Daerah

Kolom oleh Freddy Moses*)

Kondisi memprihatinkan SD Negeri Wulur di Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, seharusnya tidak sekadar menjadi potongan video yang viral lalu dilupakan. Atap yang terbuka dan plafon yang rusak bukan hanya persoalan fisik bangunan, melainkan simbol dari rapuhnya perhatian terhadap pendidikan di wilayah terluar.

Di ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya harapan, justru tersimpan potensi bahaya. Anak-anak dipaksa belajar di bawah ancaman keselamatan yang nyata. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar muncul: di mana posisi pendidikan dalam skala prioritas pembangunan daerah?

Secara normatif, negara telah menjamin hak atas pendidikan yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan hal tersebut, dan pemerintah daerah diberi mandat untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi. Namun, realitas di SD Negeri Wulur menunjukkan adanya jarak yang lebar antara kebijakan di atas kertas dan pelaksanaan di lapangan.

Kondisi ini juga mengindikasikan persoalan yang lebih struktural, yakni lemahnya pengelolaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Setiap tahun, dana pendidikan dialokasikan dalam APBD dengan porsi yang tidak kecil. Tetapi ketika masih ada sekolah yang nyaris roboh dan tidak layak digunakan, publik wajar mempertanyakan ke mana arah penggunaan anggaran tersebut.

Lebih jauh lagi, persoalan ini tidak berdiri sendiri. Wilayah terpencil seperti Kecamatan Damer kerap menjadi contoh nyata ketimpangan pembangunan. Akses yang sulit sering dijadikan alasan klasik, padahal justru di daerah-daerah inilah kehadiran negara paling dibutuhkan. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah akan semakin melebar.

Pemerintah daerah tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret harus segera diambil, mulai dari verifikasi kondisi secara menyeluruh hingga percepatan rehabilitasi bangunan sekolah. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Pada akhirnya, persoalan SD Negeri Wulur adalah pengingat bahwa pendidikan bukan sekadar angka dalam laporan atau program seremonial. Ia adalah tentang ruang belajar yang aman, layak, dan manusiawi bagi setiap anak, tanpa terkecuali.

Jika ruang itu saja tidak mampu disediakan, maka kita patut mempertanyakan komitmen kita sendiri terhadap masa depan generasi berikutnya.

*) Pengamat Sosial