Presma UIKA Bogor Nilai Kinerja Kapolresta Alami Kemunduran Serius, Dorong Evaluasi Menyeluruh

BOGOR (KM) – Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Muhammad Alfadly Ridwan menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja Kapolresta Kota Bogor sepanjang tahun 2026 yang dinilai menunjukkan kemunduran serius dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Alfadly menilai bahwa berbagai peristiwa di lapangan mencerminkan adanya kecenderungan pendekatan represif oleh aparat kepolisian, khususnya dalam merespons aksi mahasiswa dan masyarakat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, tetapi sudah menyentuh aspek moral dan kepercayaan publik. Ketika aparat lebih mengedepankan pendekatan kekuasaan daripada perlindungan, maka yang terancam adalah kualitas demokrasi itu sendiri,” tegas Alfadly.

Berdasarkan pemantauan lapangan serta laporan masyarakat sipil, dalam periode Januari hingga Maret 2026 tercatat sedikitnya tujuh peristiwa pembubaran aksi massa di Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya diduga melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

Selain itu, Alfadly juga menyoroti rendahnya transparansi dalam penanganan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik. Dari sedikitnya dua belas kasus yang mencuat, hanya sebagian kecil yang memiliki kejelasan perkembangan informasi kepada masyarakat.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas institusi kepolisian. Publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan, bukan justru dibiarkan dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa meningkatnya aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menjadi indikator lain adanya persoalan struktural di tubuh kepolisian.

Dalam konteks kepercayaan publik, Alfadly menyebut bahwa hasil survei independen jaringan masyarakat sipil Bogor tahun 2026 menunjukkan lebih dari 55 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian di tingkat kota.

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama penegakan hukum. Ketika itu menurun, maka legitimasi institusi juga ikut tergerus,” tambahnya.

Presiden Mahasiswa UIKA Bogor tersebut menegaskan bahwa kepolisian seharusnya tetap berpegang pada prinsip profesionalitas, transparansi, dan pendekatan humanis sebagaimana yang diamanatkan dalam semangat reformasi institusi.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolresta Kota Bogor. Ini penting agar ke depan institusi kepolisian benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, BEM UIKA Bogor menyatakan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan langkah-langkah lanjutan, termasuk konsolidasi gerakan mahasiswa.

“Mahasiswa tidak akan diam ketika ruang demokrasi menyempit dan keadilan dipertanyakan. Kami akan terus bersuara untuk memastikan kepentingan publik tidak diabaikan,” tutup Alfadly.

Reporter: Ki Medi
Editor: Drajat