BGN Habiskan 1,2 T Untuk Proyek IT, Pemuda LIRA Bogor Raya Tuntut Tanggung Jawab Presiden Atas Dugaan Kebocoran Anggaran

BOGOR (KM) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda LIRA Bogor Raya secara resmi melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait manajemen anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN). Fokus utama gugatan ini tertuju pada pengadaan digitalisasi senilai Rp1,2 Triliun yang dikelola melalui mekanisme penunjukkan langsung—sebuah langkah yang dinilai sebagai preseden buruk bagi transparansi pemerintahan.

Ketua Umum Pemuda LIRA Bogor Raya, Iqbal Al Afghany, menyatakan bahwa narasi keberhasilan logistik yang kerap didengungkan Presiden berbanding terbalik dengan realitas tata kelola di level biokrasi bawahannya yang cenderung tertutup dan eksklusif.

“Presiden Prabowo tidak bisa hanya melempar angka keberhasilan jumlah penerima manfaat di podium, sementara di balik layar, anggaran triliunan rupiah dikelola dengan metode yang rentan akan conflict of interest.

Penunjukan langsung proyek ratusan miliar kepada pihak tertentu adalah penghinaan terhadap prinsip kompetisi dan akuntabilitas publik serta mengabaikan Perpres 12/2021.

“Kami menuntut Presiden untuk berhenti bersikap permisif terhadap bawahannya dan segera mengambil tanggung jawab konstitusional atas potensi inefisiensi ini,” tegas Iqbal dalam orasinya di Bogor, Senin (13/4).

Poin Kritik Strategis Pemuda LIRA Bogor Raya: Kegagalan Waskat (Pengawasan Melekat) Presiden

Pemuda LIRA menilai Presiden Prabowo abai dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap BGN, sehingga membiarkan lembaga baru ini mempraktikkan manajemen anggaran yang tidak partisipatif dan berisiko tinggi terhadap kebocoran APBN.

Kritik atas Retorika Anti-Kebocoran

Terdapat diskrepansi moral antara jargon “pemberantasan korupsi” yang dibawa Presiden dengan realitas proyek IT “misterius” ber-pagu jumbo di BGN. Penunjukan langsung adalah pintu masuk legal bagi praktik penggelembungan anggaran yang seharusnya menjadi musuh utama Presiden.

Desakan Evaluasi Total

Presiden dituntut untuk tidak hanya menjadi “humas” bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi harus bertindak sebagai manajer negara yang tegas dengan mencopot oknum pejabat yang merancang skema pengadaan yang tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratis.

Iqbal Al Afghany menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemuda LIRA Bogor Raya akan memobilisasi opini publik untuk terus menagih janji integritas dari Presiden.

“Jangan biarkan rakyat diberi makan dengan sisa anggaran yang sudah disunat oleh proyek-proyek digitalisasi yang dipaksakan. Jika Presiden Prabowo membiarkan praktik di BGN ini berlanjut, maka beliau secara sadar sedang memelihara benih-benih korupsi sistemik di masa kepemimpinannya. Kami menuntut audit investigatif segera!” pungkasnya.

Reporter: Ki Medi
Editor: Drajat