Teror terhadap Andrie Yunus dan Ancaman Nyata bagi Kebebasan Sipil

Kolom oleh Bhakti Setya Legawa*)

Tragedi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2026 tidak dapat dipandang sebagai sekadar tindak kriminal biasa. Peristiwa tersebut harus dibaca sebagai alarm serius bagi keberlangsungan kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Terlebih, insiden ini terjadi tidak lama setelah Andrie Yunus menyelesaikan perekaman siniar bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia”, sebuah diskursus yang secara substansial menyentuh kritik terhadap relasi kekuasaan, arah demokrasi, dan perkembangan hukum di negeri ini.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional. Hak untuk mengemukakan pendapat, mengkritik kebijakan negara, serta menguji arah kekuasaan melalui ruang publik adalah bagian dari mekanisme koreksi yang justru menjaga kesehatan demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan terhadap individu yang menjalankan fungsi kritik sosial harus dipahami sebagai ancaman langsung terhadap prinsip rule of law dan kebebasan sipil.

Serangan terhadap Andrie Yunus memunculkan kekhawatiran serius mengenai semakin menyempitnya ruang kebebasan berekspresi. Ketika kritik yang lahir dari ruang diskusi, penelitian, atau advokasi justru berujung pada intimidasi bahkan kekerasan fisik, maka demokrasi kehilangan salah satu instrumen korektifnya yang paling mendasar. Situasi semacam ini menciptakan atmosfer ketakutan yang berpotensi membungkam suara-suara kritis dalam ruang publik.

Lebih berbahaya lagi, peristiwa ini menunjukkan kecenderungan yang patut diwaspadai, ketika kritik terhadap kekuasaan mulai diperlakukan sebagai ancaman yang harus dibungkam. Dalam sejarah politik banyak negara, kondisi semacam ini sering kali menjadi gejala awal kemunduran demokrasi. Kritik yang semestinya dipahami sebagai ekspresi konstitusional warga negara justru dilabeli sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas. Jika pola ini dibiarkan, maka demokrasi perlahan akan bergerak menuju situasi darurat, di mana kebebasan sipil dikorbankan demi kepentingan kekuasaan.

Atas dasar itu, aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas dalam kasus kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa setiap pelaku, termasuk kemungkinan aktor intelektual di balik serangan tersebut, diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kegagalan dalam mengungkap kasus ini hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa kekerasan dapat digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik.

Lebih dari sekadar penegakan hukum formal, negara juga harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan aktivis masyarakat sipil. Tanpa jaminan keamanan bagi mereka yang bersuara kritis, demokrasi akan kehilangan fondasi moralnya. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga prasyarat utama bagi keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, pengusutan serius terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan hanya soal menghadirkan keadilan bagi korban. Lebih dari itu, ini adalah ujian bagi komitmen negara dalam menjaga demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan bahwa ruang kebebasan sipil di Indonesia tidak tunduk pada teror dan kekerasan.

Jika negara gagal menghadirkan keadilan dalam kasus ini, maka pesan yang tersampaikan kepada publik sangat berbahaya, bahwa kritik dapat dibalas dengan kekerasan, dan pelakunya dapat berlindung di balik impunitas.

*)- Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor