Retak di Hari Fitri: Etika Kepemimpinan yang Diuji di Lebak Banten

Opini oleh Ali Imron

Wakil Bupati tersinggung dengan kata-kata Bupati yang terlslalu tendensius(mantan napi) sehingga acara berlebaran menajdi area yang memanas.

Momentum pasca-Lebaran semestinya menjadi ruang rekonsiliasi. Tradisi halal bihalal bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kultural untuk merajut kembali hubungan yang mungkin sempat renggang. Namun, apa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak justru menghadirkan ironi: ruang maaf berubah menjadi panggung sindiran.

Pernyataan Hasbi Jayabaya yang menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai “mantan narapidana” di hadapan ratusan ASN bukan hanya soal etika personal, melainkan cerminan problem kepemimpinan yang lebih dalam. Di saat publik berharap teladan dari para pemimpin, yang muncul justru retorika yang berpotensi merusak kohesi birokrasi.

Bisa jadi, pernyataan tersebut berangkat dari fakta masa lalu. Namun dalam kepemimpinan publik, tidak semua fakta layak diungkap dalam setiap forum. Ada ruang, waktu, dan cara yang menentukan apakah sebuah pernyataan menjadi konstruktif atau destruktif.

Mengungkit masa lalu seseorang—terlebih dalam forum resmi—berisiko mengerdilkan semangat rehabilitasi dan rekonsiliasi. Dalam sistem hukum modern, seseorang yang telah menjalani hukuman seharusnya mendapatkan kesempatan kedua. Ketika stigma terus dihidupkan oleh elite sendiri, maka pesan yang sampai ke publik menjadi kontradiktif: hukum boleh selesai, tetapi penghakiman sosial tetap berjalan.

Lebih jauh, konflik terbuka antara kepala daerah dan wakilnya berpotensi mengganggu stabilitas internal pemerintahan. ASN yang hadir dalam acara tersebut tentu menangkap sinyal yang tidak sehat: adanya disharmoni di pucuk pimpinan.

Padahal, birokrasi membutuhkan kepastian arah dan soliditas komando. Ketika dua figur utama justru menunjukkan ketegangan di ruang publik, maka yang terancam bukan hanya hubungan personal, tetapi juga efektivitas pelayanan publik.

Kepemimpinan bukan sekadar soal kewenangan, tetapi juga keteladanan. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun, ucapan seorang pemimpin memiliki bobot moral yang besar. Apa yang disampaikan di depan publik akan menjadi standar perilaku yang ditiru—atau justru dikritisi.

Di sinilah letak krisis yang tampak: ketika panggung halal bihalal yang seharusnya mengedepankan kerendahan hati berubah menjadi ajang ekspresi ego. Alih-alih menyejukkan, pernyataan tersebut justru berpotensi memperkeruh suasana.

Konflik dalam politik adalah hal lumrah. Namun yang membedakan pemimpin besar dan kecil adalah cara mereka mengelola konflik tersebut. Kedewasaan politik menuntut kemampuan untuk menahan diri, memilih kata, dan menjaga marwah institusi.

Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mengharapkan kebijaksanaan. Terlebih di momen sakral seperti Lebaran, ketika nilai-nilai maaf dan introspeksi menjadi inti perayaan.

Peristiwa di Lebak menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa konsekuensi etika yang tinggi. Setiap kata memiliki dampak, setiap gestur memiliki makna. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan pembenaran, melainkan refleksi.

Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang bagaimana menjaga kepercayaan publik tetap utuh.