Perang Timur Tengah dan Kerentanan Fiskal Indonesia Bagian 2, Ketika Perang Global Menguji Disiplin Fiskal Indonesia

Kolom oleh Anthony Budiawan *)

Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali menunjukkan bagaimana peristiwa yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia dapat dengan cepat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukan hanya persoalan militer atau diplomasi internasional. Bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia, konflik tersebut berpotensi memicu gejolak harga minyak dunia, menekan anggaran negara, dan pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya segera terasa pada struktur fiskal Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada dilema klasik: apakah mempertahankan subsidi energi agar harga tetap stabil atau membiarkan harga mengikuti mekanisme pasar. Kedua pilihan itu sama-sama memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang tidak ringan. Jika subsidi diperbesar, defisit anggaran akan meningkat. Jika harga energi dilepas, inflasi berpotensi naik dan daya beli masyarakat menurun.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena ruang fiskal Indonesia sebenarnya sudah cukup terbatas. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa sebagian besar belanja pemerintah telah terikat pada berbagai kewajiban tetap. Pembayaran bunga utang, subsidi, serta berbagai program prioritas negara menyerap porsi besar dari anggaran. Belum lagi kewajiban pengeluaran yang bersifat mandatory seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan pengeluaran negara pada dasarnya adalah keputusan politik. APBN tidak sekadar dokumen keuangan, melainkan cerminan pilihan keberpihakan pemerintah. Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar: kepada siapa anggaran negara diprioritaskan?

Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggambarkan dilema tersebut. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting. Dari sisi tujuan sosial, gagasan tersebut tentu memiliki nilai penting. Namun dalam konteks tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, program ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas, prioritas, dan mekanisme pengelolaannya.

Program MBG tidak bisa dinilai hanya dari niat baik atau tujuan sosialnya. Program ini juga harus dinilai dari sisi efisiensi penggunaan anggaran. Berapa besar peningkatan gizi yang benar-benar dihasilkan? Siapa yang menerima manfaat langsung? Dan tidak kalah penting, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan program tersebut?

Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan dapur-dapur pelayanan gizi yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap dapur menjalankan kegiatan operasional dengan dukungan dana dari APBN. Di sinilah aspek transparansi dan pengawasan menjadi sangat penting.

Jika sebuah dapur SPPG memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana program, maka perlu dipastikan bahwa keuntungan tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Tanpa pengawasan yang ketat, selalu ada potensi munculnya keuntungan yang tidak proporsional. Dalam konteks anggaran negara, keuntungan yang tidak wajar dapat berpotensi menjadi kerugian keuangan negara.

Selain itu, kualitas layanan juga harus dijaga. Dorongan untuk memaksimalkan keuntungan dapat saja mendorong pengelola mengurangi kualitas bahan makanan atau komposisi gizi yang diberikan. Jika hal ini terjadi, maka tujuan utama program—yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat—tidak akan tercapai secara optimal.

Berbagai kritik yang muncul di ruang publik, termasuk sindiran di media sosial mengenai kualitas makanan dalam program tersebut, seharusnya dipandang sebagai peringatan dini. Kritik semacam itu bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan masyarakat, tetapi juga indikasi bahwa program publik memerlukan evaluasi yang lebih serius.

Karena itu, evaluasi terhadap program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh dan independen. Evaluasi yang hanya dilakukan oleh pihak internal pemerintah berisiko menjadi sekadar pembenaran administratif. Untuk menjaga kredibilitas, evaluasi sebaiknya melibatkan pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi profesional.

Dalam konteks yang lebih luas, disiplin fiskal menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan investor. Indonesia memang masih memiliki ruang fiskal, tetapi tekanan terhadap APBN semakin meningkat seiring bertambahnya kewajiban pembayaran utang.

Selama ini, diskusi mengenai utang negara sering hanya berfokus pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selama rasio tersebut berada di bawah batas tertentu, utang dianggap masih aman. Namun pendekatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya.

Indikator lain yang tidak kalah penting adalah besarnya pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara. Ketika porsi pembayaran bunga semakin besar, ruang anggaran untuk pembangunan dan program sosial otomatis semakin sempit. Negara mungkin masih mampu membayar utangnya, tetapi fleksibilitas fiskal menjadi semakin terbatas.

Perbandingan dengan beberapa negara lain menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Dengan tingkat utang yang relatif sebanding, beberapa negara mampu membayar bunga utang yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang, tetapi juga oleh biaya yang harus ditanggung untuk membiayai utang tersebut.

Dalam situasi global yang tidak pasti—ditambah risiko geopolitik seperti konflik di Timur Tengah—kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal menjadi sangat penting. Investor internasional dan lembaga pemeringkat kredit akan terus memantau disiplin anggaran suatu negara. Jika mereka melihat adanya peningkatan risiko fiskal, konsekuensinya bisa berupa penurunan peringkat kredit atau keluarnya arus modal dari pasar keuangan domestik.

Karena itu, pengelolaan APBN harus dilakukan secara transparan dan profesional. Setiap program pemerintah perlu memiliki ukuran kinerja yang jelas serta mekanisme evaluasi yang terbuka. Tanpa disiplin fiskal yang kuat, kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menciptakan tekanan baru bagi ekonomi nasional.

Pada akhirnya, anggaran negara berasal dari rakyat—terutama melalui pajak yang mereka bayarkan. Oleh sebab itu, setiap rupiah dalam APBN harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kebijakannya.

Konflik global mungkin berada di luar kendali Indonesia. Namun menjaga disiplin fiskal, memastikan efektivitas program publik, dan membangun kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional adalah hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita.

*) –  Managing Director Political Economy & Public Studies