Perang Timur Tengah dan Kerentanan Fiskal Indonesia Bagian 1

Kolom oleh Anthony Budiawan *)

Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali mengingatkan dunia bahwa stabilitas ekonomi global sangat rapuh terhadap guncangan energi. Ketika Iran terlibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, perhatian pasar langsung tertuju pada Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Sedikit saja gangguan di kawasan ini, harga minyak global bisa melonjak dengan cepat.

Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak sempat menembus 110 dolar AS per barel sebelum kemudian mengalami koreksi. Meski Selat Hormuz tidak secara resmi ditutup, ketegangan militer telah menciptakan ketidakpastian besar dalam rantai pasok energi global. Beberapa fasilitas energi di kawasan Timur Tengah dilaporkan berhenti beroperasi atau mengalami gangguan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar bagi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia: seberapa siap kita menghadapi guncangan eksternal semacam ini?

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar soal harga minyak dunia yang naik. Lebih dari itu, konflik energi global membuka kembali diskusi lama mengenai ketahanan fiskal dan ketahanan energi nasional. Indonesia memang bukan negara yang sepenuhnya bergantung pada impor minyak dari satu wilayah, tetapi fakta bahwa sebagian pasokan energi global berasal dari Timur Tengah membuat dampaknya sulit dihindari.

Jika harga minyak dunia melonjak tajam dan bertahan dalam waktu lama, tekanan terhadap anggaran negara hampir pasti terjadi. Pemerintah dihadapkan pada dilema klasik: menaikkan harga energi domestik atau memperbesar subsidi. Kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang tidak ringan.

Subsidi energi selama ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, memperbesar subsidi berarti memperlebar defisit anggaran. Di sisi lain, jika harga energi dilepas mengikuti mekanisme pasar, inflasi berpotensi meningkat dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan merasakan dampak paling berat.

Di sinilah kerentanan fiskal Indonesia menjadi sorotan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa sebagian besar belanja negara sudah terikat pada pos-pos yang relatif sulit dikurangi. Pembayaran bunga utang, subsidi, serta berbagai program prioritas pemerintah menyerap porsi yang signifikan dari anggaran. Belum lagi kewajiban pengeluaran yang bersifat mandatory seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Akibatnya, ruang fiskal pemerintah untuk merespons guncangan eksternal menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi normal saja, defisit anggaran sudah mendekati batas yang ditetapkan undang-undang. Jika terjadi lonjakan harga energi global dalam waktu lama, kemampuan negara untuk menahan dampaknya melalui kebijakan fiskal akan semakin terbatas.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketahanan energi nasional. Pernyataan bahwa cadangan operasional bahan bakar minyak Indonesia hanya cukup untuk sekitar beberapa minggu menjadi pengingat bahwa sistem logistik energi kita masih rentan. Ketika pasokan global terganggu, negara-negara pengimpor energi akan berlomba mendapatkan sumber pasokan alternatif. Dalam situasi seperti itu, harga bukan lagi satu-satunya faktor penentu; geopolitik dan hubungan diplomatik juga memainkan peran besar.

Di tengah ketidakpastian ini, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian. Ketika investor global melihat risiko ekonomi meningkat, arus modal dapat dengan cepat keluar dari negara berkembang. Depresiasi mata uang akan memperberat beban impor energi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap inflasi domestik.

Namun, krisis juga dapat menjadi momentum refleksi. Konflik energi global seharusnya mendorong Indonesia untuk mempercepat agenda ketahanan energi dan reformasi fiskal. Ketergantungan pada impor bahan bakar fosil perlu secara bertahap dikurangi melalui diversifikasi energi, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi.

Pada saat yang sama, disiplin fiskal harus tetap dijaga. Program-program belanja negara perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Dalam situasi ketidakpastian global, fleksibilitas fiskal menjadi aset yang sangat penting bagi negara.

Pada akhirnya, konflik di Timur Tengah mungkin terjadi jauh dari wilayah Indonesia. Namun, dampaknya dapat terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui harga energi, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah, kekuatan fiskal, serta strategi ketahanan energi nasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa guncangan global tidak berkembang menjadi krisis domestik.

Sejarah menunjukkan bahwa ekonomi yang tangguh bukanlah ekonomi yang bebas dari guncangan, melainkan ekonomi yang memiliki kemampuan beradaptasi ketika guncangan itu datang. Tantangannya bagi Indonesia adalah memastikan bahwa fondasi ekonomi cukup kuat untuk menghadapi dunia yang semakin tidak pasti.

*) –  Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS)