Lebaran di Balik Jeruji Ketika Koruptor Dipertanyakan, Rakyat Kecil Terus Terlupakan

Kolom oleh Hero Akbar / Moses*)

Momen Lebaran seharusnya menjadi saat refleksi, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum.
Namun publik kembali dibuat bertanya-tanya ketika mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dikabarkan tidak terlihat di Rumah Tahanan (Rutan) KPK saat Hari Raya Idul Fitri 2026.

Ketiadaan itu menimbulkan tanda tanya, bukan hanya bagi sesama tahanan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini menaruh harapan pada tegaknya hukum tanpa pandang bulu.

Padahal sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dengan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Penahanan itu bahkan disebut berlangsung sejak 12 hingga 31 Maret 2026 di Rutan.

Di sisi lain, informasi yang mencuat dari kunjungan keluarga tahanan lain memperlihatkan adanya perbedaan situasi yang menimbulkan persepsi tidak adil. Publik pun kembali mengulang pertanyaan klasik, mengapa pelaku kejahatan kelas kakap seringkali tampak memiliki “ruang” yang lebih luas dibanding rakyat kecil yang tersandung kasus sepele?
Ironi hukum di negeri ini terasa semakin telanjang.

Pencuri ayam atau rakyat kecil yang terdesak ekonomi kerap diproses cepat, ditahan tanpa banyak pertimbangan, bahkan dipermalukan di ruang publik. Sebaliknya, ketika yang terjerat adalah pejabat tinggi atau elite politik, proses hukum seolah berjalan lebih lunak, lebih rapi, dan kadang terasa lebih manusiawi.

Narasi yang berkembang di masyarakat bukan sekadar soal keberadaan satu orang di rutan, tetapi tentang kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.

Ketika keadilan terlihat berbeda antara satu kelas sosial dengan kelas lainnya, maka yang runtuh bukan hanya wibawa penegak hukum, tetapi juga rasa keadilan kolektif bangsa ini.
Lebaran seharusnya menjadi momentum pembersihan diri dan peneguhan moral.

Namun jika pada saat yang sama masyarakat menyaksikan dugaan perlakuan berbeda terhadap tahanan korupsi, maka pesan moral itu menjadi hambar. Rakyat dipaksa menelan kenyataan pahit: hukum masih terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Jika negara ingin kembali dipercaya, maka transparansi harus menjadi jawaban.

Di mana tahanan ditempatkan, apa alasan pemindahan atau ketidakhadirannya, dan bagaimana standar perlakuan terhadap semua tahanan harus dijelaskan secara terbuka. Bukan untuk sensasi, tetapi untuk menjaga satu hal yang lebih berharga dari sekadar citra: kepercayaan publik.

Tanpa itu, setiap kasus seperti ini akan terus memperkuat keyakinan bahwa di negeri ini, maling ayam bisa dibinasakan, sementara pelaku korupsi uang rakyat justru masih diprioritaskan.

*)- Pendiri kupasmerdeka.com