Kritik PDIP ke Menteri HAM Menguat, Soroti Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Aktivis KontraS

JAKARTA (KM) – Ketegangan politik mengemuka setelah Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Kritik tersebut berkaitan dengan penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Rabu (18/3), Deddy mempertanyakan peran konkret Kementerian HAM dalam merespons kasus kekerasan terhadap aktivis. Ia menilai kementerian tersebut belum menunjukkan kontribusi signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia.

Kritik tersebut disampaikan di tengah meningkatnya solidaritas publik untuk membantu biaya pengobatan Andrie Yunus, yang saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar sekitar 24 persen. Deddy menyebut dukungan masyarakat tidak hanya bermakna bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai bentuk penolakan terhadap kekerasan.

Menurut dia, pernyataan sikap dari pemerintah dinilai belum cukup jika tidak disertai langkah konkret, termasuk pengawasan dan pendampingan terhadap korban. Ia menegaskan bahwa negara, melalui institusi terkait, memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin keamanan para aktivis.

Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai telah menyampaikan respons resmi dengan mengutuk keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Ia menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan.

Pigai juga meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan. Ia menekankan pentingnya penanganan yang cepat, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen negara dalam penegakan HAM.

Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai belum memuaskan sebagian pihak, terutama dari kalangan oposisi, yang mengharapkan langkah lebih konkret dalam melindungi aktivis di lapangan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keamanan pembela HAM, sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi antar-lembaga dalam menangani kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Reporter: rso