Idealisme di Kepala, Kepentingan di Perut, Topeng Pancasila di wajah kekuasaan

Oleh: Hero Akbar / Moses *)

(KM) – Di negeri yang berdiri di atas fondasi Pancasila, harapan rakyat terhadap para pejabat publik seharusnya sederhana: bekerja untuk kepentingan masyarakat, menjaga amanah, dan menjunjung nilai keadilan.

Namun dalam realitasnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai mempertanyakan arah moral sebagian pejabat yang memegang kekuasaan.
Di ruang-ruang publik sering muncul kritik tajam dari rakyat. Ada yang menggambarkan kondisi ini dengan ungkapan satir: kepalanya idealis, mulutnya pancasilais, perutnya kapitalis, dan di bawah perutnya komunis.

Ungkapan tersebut bukan sekadar kalimat emosional, melainkan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap inkonsistensi antara ucapan dan tindakan para pemegang jabatan.

Kepala idealis menggambarkan bagaimana banyak pejabat memulai kariernya dengan gagasan besar tentang perubahan, keadilan, dan pengabdian kepada bangsa.

Namun ketika masuk ke dalam sistem kekuasaan, idealisme itu sering kali berhadapan dengan realitas kepentingan politik dan ekonomi.

Mulut pancasilais menunjukkan bahwa Pancasila kerap menjadi simbol yang sering diucapkan dalam pidato, forum resmi, maupun slogan-slogan politik.

Tetapi nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial dan kemanusiaan terkadang tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan maupun tindakan nyata.
Perut kapitalis menjadi kritik terhadap praktik kekuasaan yang dinilai terlalu dekat dengan kepentingan modal dan keuntungan ekonomi.

Tidak jarang kebijakan publik dipersepsikan lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas.

Sementara di bawah perutnya komunis dalam konteks kritik sosial sering dimaknai sebagai simbol kekuasaan yang cenderung otoriter terhadap kritik, membatasi suara yang berbeda, atau menggunakan kekuatan untuk menjaga posisi.
Kritik seperti ini tentu harus menjadi bahan refleksi bagi para pemimpin bangsa.

Sebab jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan semata.

Rakyat tidak menuntut pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang jujur, konsisten, dan berani menjaga idealisme yang dulu mereka perjuangkan.

Jika kata dan tindakan bisa berjalan seiring, maka kepercayaan publik akan tumbuh kembali, dan Pancasila tidak lagi hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan.

*) Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Kupas Merdeka, Aktivis Bogor, dan Pemerhati Sosial