Ujian Transparansi Hibah Dispora Kabupaten Bogor 

Kolom oleh Hero Akbar N./ Moses

Anggaran hibah sebesar Rp40,5 miliar yang digelontorkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor tahun 2025 patut menjadi perhatian publik. Angka ini bukan kecil.

Ia berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan dialokasikan untuk kepentingan pembinaan pemuda serta olahraga. Maka, wajar jika masyarakat bertanya: sejauh mana dana itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran?

Berdasarkan data yang beredar, sejumlah organisasi menerima hibah dengan nilai signifikan. Di antaranya DPD KNPI Kabupaten Bogor Rp5 miliar, Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Bogor Rp2,5 miliar, KORMI Rp10 miliar, BAPOPSI Rp1 miliar, NPCI Rp5 miliar, KONI Rp15 miliar, dan SOIna Rp2 miliar. Total keseluruhan mencapai Rp40,5 miliar.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga, nama-nama tersebut tentu memiliki legitimasi struktural. Namun, legitimasi administratif saja tidak cukup. Publik membutuhkan kejelasan mengenai dasar pertimbangan besaran nominal, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi penggunaan anggaran.

Peran media dalam konteks ini bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan prinsip good governance berjalan. Fungsi kontrol sosial yang melekat pada pers menuntut adanya keterbukaan data: proposal kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), target capaian program, hingga laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.

Pertanyaan mendasarnya sederhana:

Apa parameter yang digunakan sehingga satu lembaga menerima Rp15 miliar sementara yang lain Rp1 miliar?

Apakah besaran tersebut berbasis kebutuhan riil dan program terukur?

Bagaimana mekanisme monitoring dan audit internalnya?

Dalam iklim demokrasi lokal yang sehat, transparansi bukan ancaman, melainkan penguat legitimasi. Jika pengelolaan hibah dilakukan secara profesional dan akuntabel, keterbukaan justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dispora dan pemerintah daerah.

Sebaliknya, minimnya informasi berpotensi menimbulkan spekulasi.

Di era keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membuka ruang klarifikasi, termasuk mempublikasikan rincian penggunaan dana secara berkala.

Kabupaten Bogor yang tengah mendorong pembangunan di berbagai sektor tentu membutuhkan kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan dana hibah yang transparan bisa menjadi contoh praktik tata kelola yang baik. Ini bukan soal besar kecilnya angka semata, tetapi tentang komitmen terhadap integritas.

Media, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang sama: menjaga agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk prestasi, pembinaan generasi muda, serta peningkatan kualitas olahraga daerah.

Pada akhirnya, dana hibah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Ia adalah amanah. Dan setiap amanah selalu menuntut pertanggungjawaban.

*) – Pendiri kupasmerdeka.com