Setahun Dedie A. Rachim Memimpin Kota Bogor: Antara Jargon “Bogor Beres” dan Ujian Ketegasan

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses *)

Genap setahun sejak dilantik pada Februari 2025, kepemimpinan Dedie A. Rachim memasuki fase yang tak lagi bisa ditopang oleh euforia awal jabatan. Tahun pertama selalu menjadi masa konsolidasi—menata birokrasi, membaca peta masalah, dan menyelaraskan visi dengan realitas.

Namun setelah satu tahun berlalu, publik mulai menagih: sejauh mana perubahan itu benar-benar bergerak?
Jargon “Bogor Beres” terdengar sederhana, bahkan membumi. Kata “beres” dekat dengan keseharian warga—rapi, selesai, tidak berlarut-larut.

Tapi justru karena kesederhanaannya, jargon ini menuntut pembuktian yang konkret. Warga tidak butuh definisi; mereka butuh hasil.

Kemacetan di sejumlah titik strategis masih menjadi pekerjaan rumah klasik. Penataan transportasi publik belum sepenuhnya menjawab persoalan integrasi.

Pengelolaan sampah masih berhadapan dengan tantangan sistemik, bukan sekadar teknis. Banjir dan persoalan tata ruang menuntut ketegasan terhadap pelanggaran yang selama ini kerap dibiarkan. “Beres” di sini berarti berani menyentuh akar masalah—meski itu tidak populer.

Dedie bukan orang baru dalam birokrasi. Pengalamannya menjadi modal untuk memahami ritme pemerintahan dan dinamika politik lokal.

Namun pengalaman saja tidak cukup jika tidak diikuti akselerasi kebijakan. Kepemimpinan diuji bukan saat keadaan nyaman, melainkan ketika harus mengambil keputusan sulit.

Sebagai kota penyangga ibu kota, tekanan terhadap Bogor semakin kompleks. Urbanisasi, pertumbuhan kendaraan, serta perubahan fungsi lahan berjalan lebih cepat dari kesiapan infrastruktur.

Dalam konteks ini, wali kota dan wakilnya dituntut berpikir strategis, bukan sekadar reaktif. Kota tidak bisa dikelola dengan pendekatan tambal sulam.

Di sisi lain, komunikasi publik yang terbuka menjadi catatan positif. Pengakuan atas hambatan—baik fiskal maupun struktural—menunjukkan kesadaran akan realitas.

Tetapi transparansi harus diiringi roadmap yang jelas dan terukur. Warga ingin tahu: target apa yang ingin dicapai? Indikator apa yang dipakai untuk menyebut sesuatu sudah “beres”?

Tahun kedua seharusnya menjadi momentum percepatan.

Fondasi yang telah diletakkan di tahun pertama harus diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih progresif dan berani. Jika tidak, jargon hanya akan tinggal sebagai narasi yang perlahan kehilangan daya.

Pada akhirnya, warga Kota Bogor tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut konsistensi, keberanian, dan keberpihakan.

“Bogor Beres” akan menemukan maknanya ketika warga merasakan perubahan nyata—di jalan yang lebih tertata, pelayanan yang lebih cepat, dan tata kelola yang lebih tegas. Karena kota tidak hidup dari slogan.

Kota hidup dari keputusan yang dijalankan dengan keberanian.

*) –  Pendiri kupasmerdeka.com