Polemik Direksi Tirta Pakuan Bogor: HMI MPO Soroti Intimidasi Pegawai dan Desak Transparansi UKK

Bogor (KM) –  Gelombang penolakan dan kekecewaan menyelimuti internal Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pasca Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyodorkan tiga nama calon direksi periode 2026-2031 ke Kementerian Dalam Negeri.

Proses seleksi ini dinilai meninggalkan luka bagi puluhan pegawai yang mengaku menjadi korban intimidasi dalam proses penggalangan dukungan salah satu calon.
​
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKM) HMI MPO Cabang Bogor, Gerhana Bulan, menyoroti tajam adanya Surat Pernyataan Terbuka yang dikeluarkan oleh para pegawai Perumda Tirta Pakuan pada Kamis (26/2/2026).

Surat tersebut menjadi bukti otentik bahwa kondisi perusahaan air minum terbaik di Jawa Barat ini sedang tidak baik-baik saja.
​
Gerhana Bulan mengungkapkan bahwa munculnya rekomendasi nama-nama direksi tersebut memicu sentimen demotivasi yang hebat di kalangan pegawai berdedikasi.

Menurutnya, Wali Kota Bogor terkesan menutup mata terhadap adanya dugaan pengkondisian dukungan melalui petisi yang tidak transparan.
​
“Kami menyayangkan sikap Bapak Wali Kota yang seolah tidak melihat kekisruhan ini secara menyeluruh. Ada 92 pegawai yang sudah bersuara lewat surat resmi sejak 19 Februari lalu, namun aspirasi mereka seperti dianggap angin lalu,” ujar Gerhana dalam keterangannya pada Kamis (26/2).
​
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pegawai mengaku selama ini memilih bungkam demi menjaga kondusifitas perusahaan.

Namun, penggalangan petisi yang dilakukan oleh staf pendukung salah satu calon disinyalir diwarnai dengan tekanan.
​
Salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya melalui surat terbuka tersebut menyatakan bahwa salah satu calon direksi yang direkomendasikan justru melakukan pembiaran terhadap aksi intimidasi tersebut.

Ia menyesalkan langkah Wali Kota yang tidak melakukan konfirmasi silang kepada pihak pegawai yang menolak menandatangani petisi di bawah tekanan.
​
“Kami selama ini memilih untuk tidak bereaksi terhadap kegaduhan yang terjadi sejak munculnya petisi, dengan tujuan menjaga kondusifitas. Namun, kenyataannya ada pembiaran terhadap kelompok pendukung calon tertentu yang memicu kekisruhan,” ungkap pegawai tersebut dalam surat pernyataannya.
​
Lebih lanjut, Gerhana Bulan mendesak agar Pemerintah Kota Bogor mengedepankan asas meritokrasi dan transparansi dalam menentukan pemimpin BUMD strategis ini.

Ia meminta agar hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta psikotes dibuka ke publik agar masyarakat dan pegawai tahu siapa yang benar-benar layak secara kompetensi.
​
Ia menegaskan bahwa jika proses seleksi ini tetap dipaksakan tanpa mengevaluasi gesekan internal, maka kinerja Perumda Tirta Pakuan dipertaruhkan.

Konflik berkepanjangan di lingkungan kerja dipastikan akan berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor.

​”Wali Kota jangan mudah terpengaruh oleh jaminan kondusifitas lisan dari satu pihak saja. Jangan sampai ambisi jabatan menghancurkan fondasi profesionalisme di Tirta Pakuan yang sudah dibangun bertahun-tahun,” pungkas Gerhana.

Reporter : Ki Medi