Negeri Kaya, Rakyat Dibiarkan Tak Berdaya?

Kolom oleh Hero Akbar /Moses *)

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari tambang emas dan tembaga, batu bara, nikel, minyak dan gas, hingga laut yang luas serta tanah yang subur.

Berbagai laporan internasional, termasuk dari World Bank, mengakui potensi besar ekonomi Indonesia berbasis sumber daya alam.

Namun ironi kerap terasa.

Di tengah kelimpahan itu, masih banyak rakyat yang bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan yang timpang.

Data Badan Pusat Statistik memang menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan, tetapi kesenjangan ekonomi dan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Lalu muncul pertanyaan tajam: Apakah rakyat sengaja dibiarkan bodoh?

Tudingan ini tentu berat. Tetapi ia lahir dari kekecewaan kolektif atas ketimpangan yang tak kunjung tuntas.

Kebodohan dalam konteks ini bukan semata soal tidak sekolah, melainkan rendahnya literasi, minimnya akses informasi yang jernih, dan lemahnya daya kritis masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi, rakyat yang kurang teredukasi akan lebih mudah dipengaruhi, lebih rentan terhadap politik uang, dan lebih mudah terpecah oleh isu-isu identitas.

Di sinilah muncul kecurigaan: ketika pendidikan tak menjadi prioritas utama, siapa yang diuntungkan?

Kekayaan alam sejatinya bisa menjadi modal besar untuk membangun sumber daya manusia unggul.

Negara-negara yang berhasil bukan hanya mengandalkan hasil bumi, tetapi menginvestasikan keuntungan itu untuk pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Jika tidak, yang terjadi adalah paradoks klasik: negeri kaya sumber daya, namun rakyatnya tertinggal.

Apakah ini kesengajaan? Ataukah kegagalan tata kelola dan distribusi yang belum adil?

Yang jelas, rakyat yang cerdas bukan ancaman bagi negara melainkan kekuatan utama.

Transparansi anggaran, pemerataan pendidikan, dan keberpihakan pada pembangunan manusia harus menjadi prioritas, bukan slogan.

Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam. Yang dibutuhkan adalah komitmen nyata agar kekayaan itu benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan dan kecerdasan kolektif.

*) – Pendiri kupasmerdeka.com