Ironisnya Program Makan Bergizi MBG: Antara Niat Baik dan Realita di Lapangan

Oleh: Hero Akbar / Moses *)

(KM) – Program Makan Bergizi (MBG) sejatinya lahir dari semangat mulia: memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak demi mendukung tumbuh kembang dan kualitas pendidikan.

Di tengah angka stunting dan persoalan gizi yang masih menghantui berbagai daerah, kebijakan ini semestinya menjadi jawaban konkret negara dalam menyiapkan generasi masa depan.
Namun ironisnya, di sejumlah tempat, pelaksanaan MBG justru memunculkan tanda tanya.

Alih-alih menjadi solusi, program ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, baik dari sisi kualitas makanan, distribusi, hingga pengawasan anggaran. Ada laporan tentang menu yang tidak sesuai standar gizi, keterlambatan distribusi, bahkan potensi pemborosan anggaran akibat tata kelola yang kurang transparan.

Padahal, publik tahu bahwa program ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menggunakan dana negara uang rakyat yang semestinya dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dampaknya, bukan hanya terserap secara administratif.

Persoalan mendasar yang perlu dikritisi adalah sistem pengawasan dan evaluasi. Apakah mekanisme kontrol sudah berjalan efektif? Apakah ada audit berkala terhadap kualitas bahan makanan dan proses distribusi? Apakah pelibatan pihak sekolah dan orang tua sudah maksimal dalam mengawasi implementasinya?

Jika MBG ingin benar-benar menjadi investasi sumber daya manusia, maka pendekatannya tidak boleh sekadar top-down.

Pemerintah pusat perlu memastikan koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah, penyedia jasa katering, serta pihak sekolah. Standar gizi harus jelas, pengawasan ketat, dan laporan penggunaan anggaran harus terbuka kepada publik.

Lebih jauh, evaluasi menyeluruh menjadi keharusan. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan program, melainkan untuk memperbaiki dan memperkuatnya.

Transparansi data penerima manfaat, kualitas menu, hingga efektivitas anggaran perlu dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Kita tentu tidak ingin program yang dirancang untuk menyehatkan anak bangsa justru menjadi beban fiskal tanpa dampak nyata. Anak-anak sekolah bukan objek proyek, melainkan subjek utama pembangunan.

Mereka berhak mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar layak, bukan sekadar formalitas administrasi.

Harapan masyarakat sederhana: pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar anggaran negara benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, bukan sebaliknya.

Jika niatnya tulus untuk membangun generasi emas, maka keberanian untuk mengoreksi dan memperbaiki harus menjadi bagian dari komitmen itu sendiri.

*) Penulis adalah Pemimpin Redaksi Kupas Merdeka, Aktivis Bogor, Pemerhati Sosial