Silaturahmi BAKOR Mahasiswa Bandung, Perkuat Konsolidasi Civil Society Cegah Otoritarianisme

BOGOR (KM) Sejumlah aktivis mahasiswa generasi 1980-an yang tergabung dalam Badan Koordinasi (BAKOR) Mahasiswa Bandung menggelar silaturahmi di Doea Tjangkir, Bogor, Jumat (24/1/2026).

Pertemuan yang dihadiri sekitar 40 aktivis BAKOR yang eksis sejak 1988 ini bertujuan memperkuat konsolidasi serta merespons dinamika nasional terkini.

Silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana guyub dan penuh diskusi.

Para aktivis yang telah berdiaspora ke berbagai bidang—politik, sosial, hingga profesi lainnya—bertukar pandangan, gagasan, serta kegelisahan atas kondisi kebangsaan saat ini.

Salah satu peserta, Saleh Hidayat, mengatakan pertemuan ini menjadi ruang untuk kembali menyambung resonansi pemikiran antar aktivis BAKOR dalam menyikapi situasi nasional.

“Meski tidak memiliki platform ideologi yang sama dan afiliasi politik yang beragam, sejak awal BAKOR lahir dari keprihatinan yang sama terhadap praktik penyelenggaraan negara di era Orde Baru,” ujar Saleh yang akrab disapa Dayat.

Menurut Dayat, dominasi militer dalam politik serta penjarahan sumber daya alam untuk kepentingan kroni penguasa menjadi latar belakang lahirnya BAKOR. Ia menilai, kecenderungan mengulang praktik kelam Orde Baru kini kembali terasa menguat.

“BAKOR Bandung didirikan dengan semangat koreksi total agar Indonesia menjadi lebih baik, terutama berpihak pada kepentingan rakyat dan negara,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah kegelisahan mengemuka, di antaranya masih kuatnya dominasi oligarki dalam perekonomian nasional serta belum meratanya kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Rizal Darmaputra menyoroti kondisi Indonesia dari perspektif hubungan internasional. Ia menilai demokrasi Indonesia masih rapuh dan terus diuji oleh dinamika global.

“Pertarungan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat berpotensi mempengaruhi stabilitas politik domestik Indonesia. Kondisi ini membuat situasi ke depan menjadi rentan,” kata Rizal.

Menurutnya, konsolidasi civil society menjadi keharusan untuk menjaga demokrasi. “Penguatan masyarakat sipil mutlak diperlukan,” tambahnya.

Forum juga menyoroti kekhawatiran akan potensi kebangkitan Orde Baru di era reformasi yang hampir memasuki tiga dekade. Menguatnya peran TNI di ruang sipil, gurita bisnis oknum Polri, penggunaan hukum untuk membungkam kritik, serta pembantu presiden yang dinilai minim kapasitas dan sarat kepentingan kelompok, menjadi bagian dari diskusi.

Meski tidak menghasilkan kesimpulan formal—sebagaimana tradisi BAKOR sejak dulu—para peserta sepakat bahwa demokrasi dan keadilan ekonomi tetap menjadi garis perjuangan bersama, di mana pun posisi politik masing-masing aktivis berada.

Ke depan, konsolidasi melalui pertemuan rutin serta perluasan jaringan komunikasi dengan aktivis di kota-kota lain dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Penguatan civil society diyakini sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah kembalinya rezim otoriter.

Reporter: Ki Medi