Penyalahgunaan Profesi Wartawan dan Pencatutan Nama Institusi Penegak Hukum

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses*)

Fenomena penyalahgunaan profesi wartawan dan pencatutan nama institusi penegak hukum kian mengkhawatirkan. Di berbagai daerah, muncul oknum yang mengaku sebagai wartawan atau aparat, lalu memanfaatkan ketidaktahuan dan rasa takut masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Modusnya beragam, mulai dari intimidasi halus hingga pemerasan terang-terangan.

Praktik semacam ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam: rusaknya kepercayaan publik terhadap profesi dan institusi yang sejatinya menjadi pilar demokrasi dan negara hukum.

Profesi wartawan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan profesi mulia yang bertugas menyampaikan informasi secara benar, berimbang, dan beretika. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk menekan atau menakut-nakuti warga. Ketika profesi ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh wartawan profesional yang akhirnya ikut menanggung stigma negatif.

Kepercayaan publik terhadap pers, yang dibangun melalui proses panjang dan kerja keras, dapat runtuh hanya karena ulah segelintir orang yang menjadikan kartu pers dan atribut media sebagai alat kejahatan. Padahal, tanpa kepercayaan publik, pers kehilangan legitimasi moralnya sebagai penjaga nurani sosial.

Hal serupa terjadi pada pencatutan nama institusi penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewenangan besar yang dijamin oleh undang-undang. Ketika nama dan simbol institusi tersebut digunakan secara palsu untuk menekan masyarakat, yang tercederai bukan hanya individu korban, tetapi juga wibawa negara. Masyarakat menjadi ragu dan takut, bahkan bingung membedakan mana aparat yang menjalankan tugas secara sah dan mana pelaku kejahatan berkedok aparat.

Fenomena ini juga mencerminkan masih lemahnya literasi hukum dan pers di tengah masyarakat. Banyak warga belum memahami bahwa wartawan bekerja di bawah perusahaan pers yang jelas, terikat kode etik jurnalistik, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula aparat penegak hukum, yang dalam setiap tindakan resmi selalu dibekali identitas dan prosedur hukum yang dapat diuji secara terbuka.

Karena itu, penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan profesi menjadi keharusan. Aparat penegak hukum tidak boleh ragu untuk bertindak cepat, transparan, dan proporsional. Penegakan hukum yang tegas justru penting untuk melindungi profesi wartawan yang sah serta menjaga marwah institusi negara.

Di sisi lain, organisasi pers dan lembaga penegak hukum perlu lebih aktif melakukan edukasi publik. Masyarakat harus dibekali pemahaman tentang ciri-ciri wartawan profesional, hak dan kewajiban pers, serta prosedur kerja aparat penegak hukum yang benar. Literasi yang baik akan membuat warga lebih berani bertanya, memverifikasi, dan menolak intimidasi.

Penyalahgunaan profesi wartawan dan nama institusi penegak hukum pada akhirnya merupakan ancaman serius bagi kepercayaan publik dan tatanan demokrasi. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus berulang dan menggerogoti sendi-sendi sosial. Penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memutus mata rantai kejahatan berkedok profesi dan institusi negara.

Demokrasi hanya dapat bertahan jika profesi dijalankan secara bermartabat dan kewenangan negara digunakan secara bertanggung jawab. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah ketakutan dan kecurigaan—dua hal yang berlawanan dengan semangat negara hukum.

*)  – Pendiri kupasmerdeka.com