Kepala Dinas PKPP Kabupaten Bogor Menghindar Saat Dikonfirmasi Terkait Berita Viral Pasar Tani Garuda

Bogor (KM) – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menghindar saat dikonfirmasi dikantor sebanyak dua kali melalui surat resmi, namun dinilai kepala dinas sengaja menghindari agar tidak memberi keterangan atas pertanyaan wartawan “Terkait berita Viral di tiktok baru-baru ini” kuat dugaan proyek siluman Pasar Tani Garuda yang berada di Jalan Tegar Beriman Cibinong yang tidak terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sebab berita ini menjadi sorotan publik, karena diduga kuat anggaran proyek tersebut dinilai terlalu tinggi dan pemenang tender tersebutpun dari CV beralamatkan Aceh. Ada apa dibalik ini?

Padahal Bupati Bogor Rudy Susmanto sudah berulangkali menegaskan dalam berbagai kesempatan, agar semua SKPD memberikan penjelasan terkait apa saja yang di perlukan informasi publik termasuk dalam pembangunan agar dibtanggapi dengan baik, agar tidak terjadi miskomunikasi yang membuat tersumbatnya saluran informasi.

Dalam persolan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Biro Mapikor Kabupten Bogor, Mu’in Usemahu menyampaikan sangat menyayangkan, Kadis tersebut tidak menggunakan hak jawab secara resmi, bahkan terkesan menghindar, mengabaikan dan mengangab persoalan pembangunan yang bersumber dari pajak rakyat kabupaten Bogor ini tidak penting diketahui keterbukaan informasi oleh publik.

“Sudah dua kali mendatangi DPKPP Kabupaten Bogor dalam kurun waktu bulan Januari ini ternyata tanggapan tidak ada,” ungkap Mu’in, Kamis (15/01/2026) di Hambalang.

Ia berharap agar segera Aparat Penegak Hukum melakukan audit penggunaan anggaran secara menyeluruh periode 2024- 2025. Karena dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran banyak dugaan indikasi korupsi.

Lebih lanjut ia menambahkan, termasuk Bantuan Keuangan Khusus Pemvrop Jawa Barat banyak yg tidak terserap dengan baik, kuat dugaan banyak fiktif di beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor.

Reporter: Gats