Stabil di Atas Kertas, Retak di Lapangan Pertumbuhan 5 Persen dan Krisis Kepercayaan Data Ekonomi

Kolom oleh Anthony Budiawan*)

Selama hampir satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 5 persen. Angka itu tampak menenangkan, seolah memberi pesan bahwa fondasi ekonomi nasional kokoh dan terkelola dengan baik. Namun, justru di titik inilah keganjilan mulai dipertanyakan. Terlalu stabil, terlalu rapi, dan nyaris tanpa fluktuasi berarti, di tengah gejolak global, pandemi, krisis energi, hingga konflik geopolitik.

Keraguan itu kini tak lagi berbisik. Sejumlah investor asing secara terbuka menyatakan skeptisisme terhadap validitas data ekonomi Indonesia. Bahkan, dalam beberapa kajian internasional, termasuk dari kalangan ekonom di Inggris, muncul penilaian bahwa data ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.

Indikator-indikator lain memperkuat kegelisahan tersebut. Rasio pajak turun ke sekitar 8,6 persen, jauh dari standar negara dengan tingkat pembangunan serupa. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyusut hingga hanya sekitar 10 persen dari total penerimaan. Di saat bersamaan, ruang fiskal kian sempit: anggaran darurat menipis, transfer ke daerah dipangkas, dan tekanan pembiayaan terus meningkat.

Nilai tukar rupiah yang menembus Rp16.700 per dolar AS menjadi alarm tambahan. Bukan semata soal kurs, tetapi sinyal bahwa kepercayaan pasar sedang diuji. Investor global tidak hanya membaca angka pertumbuhan, melainkan juga konsistensi kebijakan, kekuatan fiskal, serta transparansi tata kelola data.

Pertanyaan paling mendasar datang dari lapangan: jika ekonomi tumbuh stabil, mengapa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat? Mengapa daya beli masyarakat melemah, lapangan kerja terasa makin sempit, dan sektor riil bergerak tertatih? Diskrepansi statistik yang disebut-sebut mencapai Rp11.100 triliun semakin memperlebar jarak antara angka makro dan realitas sosial.

Ekonomi, pada akhirnya, bukan sekadar deret persentase. Ia hidup dalam pasar tradisional yang sepi, dalam rumah tangga yang menahan belanja, dan dalam pekerja yang kehilangan kepastian. Tanpa transparansi data, fiskal yang kuat, serta koordinasi kebijakan yang solid, Indonesia berisiko menghadapi krisis kepercayaan—sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada perlambatan ekonomi itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini, tuntutan publik menjadi relevan dan mendesak: data yang jujur dan dapat dipercaya. Sebab, hanya dengan pijakan data yang akurat, kebijakan bisa tepat sasaran. Ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Jika tidak, stabilitas di atas kertas bisa berubah menjadi kegelisahan di kehidupan nyata.

*) – Managing Director Political Economy and Public Studies (PEPS)