Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Pemprov Evaluasi Penutupan Pertambangan di Bogor

BOGOR (KM) – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, menilai kebijakan penutupan pertambangan di Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) perlu dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Rizaldy usai melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ke wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).

Menurutnya, penutupan sementara aktivitas pertambangan dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, salah satunya peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini catatan yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan bagi Pemprov Jabar agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan penutupan pertambangan. Salah satunya adalah risiko meningkatnya PHK dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya di Cigudeg.

Selain itu, Rizaldy juga menyoroti sumber anggaran yang digunakan Pemprov Jabar untuk memberikan kompensasi atau bantuan kepada warga terdampak penutupan pertambangan.

“Kemarin Pak Gubernur sempat menjelaskan di sela rapat paripurna, kalau tidak salah bantuan itu diberikan per KK (kartu keluarga). Adapun sumber dananya berasal dari BTT (Belanja Tidak Terduga) yang sudah tercantum dalam APBD Tahun 2025 dan Perubahan 2025,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses penyaluran bantuan hingga hasil audit perusahaan tambang. Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik.

“Kami akan memastikan realisasinya, termasuk jumlah bantuan yang dibayarkan. Dari 26 perusahaan yang diaudit, bagaimana hasilnya? Apakah semuanya memenuhi persyaratan? Jika ya, buka ke publik. Jika tidak, sampaikan juga. Jangan sampai hanya satu pihak yang tahu. Bayangkan, DPRD saja tidak tahu, yang tahu cuma dia,” tegas Doni.

Reporter: Septiawan