Jaringan Koalisi Rakyat Desak Pembenahan Total Pengelolaan Pasar Induk Tekum Kota Bogor

Bogor (KM) – Polemik mengenai pengelolaan Pasar Induk Tekum Kota Bogor kembali mencuat setelah berbagai masalah klasik dinilai tidak kunjung diselesaikan, terutama terkait persoalan drainase limbah yang hingga kini belum tertangani secara memadai oleh pihak Unit Pasar Induk. Kondisi ini memunculkan kritik keras dari Jaringan Koalisi Rakyat (Jangkar)yang menilai kinerja pengelola pasar semakin tidak profesional.

Dalam pernyataannya, Jangkar mengecam keras kinerja Direktur Operasional PD Pasar Pakuan Jaya, Haris Maraden, yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan lingkungan dan sanitasi dasar di area Pasar Induk Tekum.

“Masalah drainase limbah bukan hal baru, tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian yang layak. Ini menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan,” ujar Jangkar, Kamis (27/11).

Selain itu, Jangkar juga mempertanyakan penunjukan pejabat Kepala Unit (Kanit) Pasar Tekum yang disebut merupakan seorang ASN mantan tersangka. Mereka menilai penunjukan tersebut sangat tidak tepat dan berpotensi membahayakan integritas pengelolaan pasar.

“Bagaimana mungkin seorang ASN yang pernah berstatus tersangka justru ditunjuk menjadi Kanit di pasar induk terbesar di Kota Bogor? Ini keputusan yang ceroboh dan harus ditinjau ulang,” tegas Jangkar.

Tak hanya itu, Jangkar turut menyoroti dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Kanit Pasar TU. Mereka menduga pejabat tersebut turut menjadi pengurus di salah satu perusahaan berbentuk PT, yang berpotensi melanggar aturan berlaku.

“Kami mendesak PD Pasar Pakuan Jaya untuk memeriksa secara resmi status Kanit TU. Jika benar terlibat dalam kepengurusan PT, ini jelas tidak diperbolehkan bagi ASN dan dapat membahayakan integritas lembaga,” tambahnya.

Dalam tuntutannya, Jangkar meminta Wali Kota Bogor untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat terkait di lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya.

“Kami meminta Wali Kota Bogor melakukan bersih-bersih pejabat yang bekerja tidak becus dan tidak profesional. Pasar Induk Tekum adalah aset strategis kota yang tidak boleh dipimpin oleh orang-orang bermasalah,” tutup Jangkar.

Tuntutan ini menegaskan posisi Jaringan Koalisi Rakyat yang menuntut reformasi total, transparansi, serta pengelolaan yang lebih profesional di Pasar Induk Tekum demi kepentingan masyarakat dan pedagang.

Reporter: Ki Medi