PBB Soroti Kepergian Pejabat Pemkot Bogor ke LN, Nilai Tidak Etis dan Tidak Peka Kondisi Defisit Anggaran

BOGOR (KM) – Pemuda Bogor Bersatu (PBB) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keberangkatan rombongan Wali Kota Bogor bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor ke luar negeri. PBB menilai langkah tersebut tidak etis dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi keuangan daerah, terlebih di tengah situasi defisit anggaran yang sedang dialami Pemkot Bogor.

Kunjungan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD, yang secara tegas mengimbau agar pemerintah daerah melakukan penghematan dan menghindari kegiatan nonprioritas, termasuk perjalanan luar negeri.

“Langkah Pemkot Bogor mengirim rombongan pejabat ke luar negeri di tengah defisit anggaran jelas tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat dan bertentangan dengan semangat efisiensi keuangan daerah. Ini bukan hanya soal kebijakan fiskal, tapi juga soal moralitas pejabat publik,” ujar perwakilan Pemuda Bogor Bersatu (PBB) dalam pernyataan resminya (21/10).

PBB menyoroti inkonsistensi pernyataan pejabat Pemkot Bogor terkait sumber pendanaan keberangkatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian sempat menyatakan bahwa biaya keberangkatan rombongan disponsori oleh salah satu organisasi. Namun, tak lama kemudian, Kabid yang sama menyebutkan bahwa dana keberangkatan tersebut justru berasal dari APBD Kota Bogor.

“Pernyataan yang berubah-ubah menunjukkan ketidakjelasan prosedur dan lemahnya transparansi anggaran. Publik berhak mengetahui sumber pendanaan yang digunakan dalam setiap kegiatan pejabat daerah, apalagi jika bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Pemuda Bogor Bersatu juga mempertanyakan keikutsertaan Direktur Utama PDAM Kota Bogor dalam kunjungan tersebut.

Berdasarkan informasi, Dirut PDAM seharusnya dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Belanda, namun justru ikut dalam rombongan yang berangkat ke Italia.

PBB menilai hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam perencanaan dan relevansi kegiatan, yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Reporter: Ki Medi
Editor: Drajat