Menkeu Purbaya Bidik Tapera, Sektor Perumahan Bergonjang

JAKARTA (KM) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan serangan keras dan mengguncang sektor perumahan dengan pernyataan verbalnya.

Setelah memeriksa data KPR MBR, Purbaya menemukan adanya kejanggalan masif yang terjadi.

Masyarakat menyimpulkan skor kredit buruk SLIK OJK yang selama ini menghantui hanyalah ilusi semata.

Publik percaya, bahwa tunggakan kecil di bawah Rp 1 juta di SLIK menggagalkan 110.000 rakyat kecil untuk memiliki rumah.

Menkeu Purbaya telah bersiap membersihkan data tersebut ke OJK dan sudah mengambil ancang-ancang.

“Saya menjanjikan mendatangi OJK dan meminta clear data clear hari Kamis,” ungkap Purbaya dengan nada tinggi di Kementerian Keuangan.

“Namun, setelah diperiksa, jumlahnya tidak sebanyak 110.000 kasus,” tegas Purbaya di hadapan publik.

Diduga Menemukan Penipuan Angka Massif

Menkeu Purbaya diketahui melakukan verifikasi mendadak setelah bertemu BP Tapera dan hasilnya pun sungguh mencengangkan.

Dari hasil pertemuan memunculkan pertanyaan: Siapa dalang dibalik data fiktif ini? dan Menkeu Purbaya menegaskan akan terus mencari kelompok yang terlibat.

Ia mengungkapkan, bahwa yang benar-benar lolos KPR subsidi dari total 110.000 kasus terhalang SLIK ternyata hanya sekitar 100 orang.

“Saya menyimpulkan, dari 110.000 itu, paling yang bisa kami masukkan hanya 100 orang,” terangnya.

“Jadi, clear-nya nama dari SLIK sepertinya tidak akan memecahkan masalah permintaan perumahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Keuangan tersebut secara tegas menyatakan telah terjadi salah perhitungan fatal dan dugaan kuatnya dilakukan oleh pihak terkait.

Purbaya menduga, BP Tapera dan pengembang menjebak diri menjadikan SLIK sebagai satu-satunya biang keladi kegagalan.

Menkeu Memburu Musuh di Sektor Perumahan

Kini, Menkeu Purbaya mengalihkan fokus dan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut mencari biang kerok yang sesungguhnya.

Dari data BTN menunjukkan tunggakan receh di bawah Rp 1 juta bukan merupakan penyebab sebagian besar dari 3.000 kasus bermasalah.

Masalah KPR dan konstruksi justru menyentuh akar yang jauh lebih dalam, bukan hanya rapor merah di SLIK OJK.

Atas hal tersebut, Purbaya mendesak Tapera dan pengembang menyisir ulang potensi permintaan rumah demi memacu pertumbuhan ekonomi.

“Saya butuh sisa Oktober, November, Desember agar banyak pembeli rumah baru, pembangunan cepat,” jelasnya.

“Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibandingkan kondisi sekarang, agar sektor perumahan bergerak,” tandasnya.

Dari kondisi tersebut, tentunya publik berharap Menkeu Purbaya dapat segera mengungkap terjadinya skandal KPR MBR dan menuntaskannya dengan cepat agar BP Tapera yang selama ini dinilai cacat dapat sembuh sesegera mungkin.

Reporter: Drajat