Puluhan Tokoh Setu–Gunung Sindur Datangi DPRD Tangsel, Desak Hentikan Rencana BRIN Tutup Jalan Serpong–Parung

TANGERANG SELATAN (KM) – Puluhan tokoh masyarakat dari Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bersama tokoh Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, mendatangi kantor DPRD Kota Tangerang Selatan. Mereka meminta wakil rakyat turun tangan terkait polemik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berencana menutup akses jalan utama Serpong–Parung, Selasa (30/9).

Suhendar, kuasa hukum masyarakat Setu, menegaskan bahwa klaim BRIN terkait status jalan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, ada tiga instrumen hukum yang justru membuktikan bahwa jalan itu berstatus milik Pemerintah Provinsi Banten.

“Pertama, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan menyatakan jalan ini adalah jalan provinsi. Kedua, Keputusan Gubernur Banten 640 menegaskan Jalan Serpong–Parung merupakan aset milik Pemprov Banten. Dan ketiga, Perda RTRW Provinsi Banten tahun 2023 juga menyebutkan jalan tersebut berstatus jalan provinsi. Dengan demikian, klaim sepihak BRIN tidak memiliki dasar,” tegas Suhendar.

Ia menilai langkah BRIN menutup jalan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. “Ini jelas arogansi. Fakta hukum yang berlaku diabaikan, aturan daerah ditabrak begitu saja tanpa dasar yang jelas. BRIN mengelola secara arogan dan semena-mena,” sambungnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, H. Abdul Rasyid dari Partai Golkar, menegaskan lembaganya akan menindaklanjuti persoalan ini.

“Kami sudah mendengar masukan dari masyarakat Setu dan Munjul, informasinya sangat lengkap baik terkait status jalan maupun lahan. DPRD akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena memang status jalan ini adalah milik provinsi,” ujarnya.

Aksi para tokoh masyarakat ini menambah tekanan publik terhadap BRIN, yang dinilai bertindak sepihak. Jalan Serpong–Parung sendiri merupakan jalur vital yang menghubungkan Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor serta menjadi urat nadi mobilitas warga dan perekonomian lintas daerah.

Reporter: Luky