Dampak Aksi Massa, Pemprov Jakarta Mengalami Kerugian Rp55 Miliar

Jakarta (KM) — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) menegaskan bahwa mereka akan menanggung seluruh biaya perawatan bagi para korban yang mengalami luka akibat aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di ibu kota.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mencatat bahwa ada 716 warga yang terluka, di luar anggota kepolisian.

Pramono menyatakan, “700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta,” saat memberikan keterangan di Balaikota pada hari Senin, 1 September. Selain itu, ia juga memberikan penghargaan kepada jajaran TNI-Polri dan Forkopimda yang telah berperan dalam menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak. “Dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda,” tuturnya, menunjukkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan dalam situasi yang sulit ini.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

Dampak dari Kerusuhan yang terjadi saat unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (29/8/2025) menimbulkan kerugian fasilitas umum hingga Rp 55 miliar. Kerusakan meliputi sarana transportasi publik, infrastruktur kota, hingga fasilitas pendukung lain.

Kerusakan itu, di antaranya dialami oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.

“Kerusakan infrastruktur MRT sebesar Rp 3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih Rp 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp 5,5 miliar sehingga totalnya Rp 55 miliar,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

22 Halte Terdampak, Tujuh Rusak Parah

Pramono merinci, sebanyak 22 halte Transjakarta terdampak ulah orang tak dikenal (OTK). Dari jumlah itu, enam halte terbakar dan dijarah, sementara 16 lainnya rusak akibat vandalisme dan coretan. Selain itu, satu pintu tol juga ikut terdampak.

Sementara itu, pihak TransJakarta mencatat ada tujuh halte yang mengalami kerusakan parah akibat aksi pembakaran. Ketujuh halte tersebut yakni Halte Bundaran Senayan, Halte Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan, dan Halte Gerbang Pemuda.

Meski kerusakan cukup parah, perbaikan halte sudah mulai dilakukan sejak Sabtu (30/8/2025). Pemprov Jakarta menargetkan seluruh halte yang rusak, baik ringan maupun berat, bisa kembali beroperasi pada 8–9 September 2025.

Transportasi Gratis sebagai Kompensasi

Sebagai kompensasi, Pemprov Jakarta menggratiskan tarif MRT dan Transjakarta mulai Sabtu (30/8/2025) hingga 8 September mendatang.

“Mulai hari ini sampai dengan delapan hari ke depan, seluruh transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Jakarta biayanya nol rupiah. Jadi gratis, karena beberapa halte yang terbakar percuma tidak bisa dipakai untuk tap in dan tap out,” kata Pramono, Sabtu (30/8/2025).

Pramono menambahkan, halte-halte yang terbakar akan diaktifkan secara bertahap. “Untuk halte Transjakarta akan diaktifkan secara bertahap karena kemarin tidak bisa di-tap,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh moda transportasi di bawah BUMD Jakarta tetap beroperasi, sementara halte dan fasilitas umum yang terbakar harus segera diperbaiki. Salah satunya halte Slipi 1 yang sudah mulai dinormalkan kembali.

Layanan Normal dan Pangan Aman Per 1 September pukul 05.00 pagi, seluruh rute Trans Jabodetabek di 14 koridor sudah kembali berjalan normal. Meski sempat ada hambatan, layanan dipastikan stabil. Selain itu, Pramono memastikan pasokan pangan di Jakarta aman hingga akhir Oktober 2025. Ia juga menginstruksikan pasukan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bekerja seperti biasa sejak Sabtu (30/8/2025).

Untuk kegiatan car free day (CFD) pada Minggu besok, Pemprov tetap mengizinkan dengan catatan tidak ada kejadian luar biasa hingga Sabtu malam.

“Car free day besok kami tidak larang. Kalau tidak ada hal luar biasa, CFD tetap dibuka seperti biasa,” jelasnya.

Pramono juga meminta Dinas Kominfo memperkuat sosialisasi program Jaga Jakarta secara masif kepada masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi.

“Semua Forkopimda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal, dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan, kemudian kami tindak lanjuti di lapangan,” ucapnya.

Polisi Amankan 1.240 Orang

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan, kepolisian telah mengamankan sekitar 1.240 orang terkait kerusuhan tersebut. Mayoritas dari mereka disebut berasal dari luar Jakarta.

“Mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 orang, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten,” ujar Asep, dikutip dari keterangan pers.

TNI-Polri Janji Tindak Tegas Aksi Anarkis

Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi menegaskan, aparat TNI-Polri akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Namun, ia memastikan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai tetap dijamin konstitusi.

“Kalau menyampaikan pendapat, saran, tentu akan sesuai dengan konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis, itu akan kita tindak tegas bersama,” ucap Deddy.

Reporter****Rwn