Diduga Mobil Mewah Pejabat Melintas di Depan DPR RI Saat Amarah Publik atas Isu Kenaikan Gaji Wakil Rakyat

Jakarta (KM) – Pagi itu, Jalan Gatot Subroto dipenuhi ribuan orang. Dari pelajar, buruh, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga, semua berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025). Suara orasi bergema, poster-poster bertuliskan penolakan kenaikan gaji anggota dewan diangkat tinggi. “Kami sudah cukup menderita, jangan tambah beban rakyat!” teriak seorang buruh dari atas mobil komando.

Isu rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR memang memicu gelombang kemarahan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok melambung, dan lapangan kerja semakin terbatas, kabar soal kenaikan gaji pejabat terasa seperti tamparan keras bagi rakyat kecil.

Sejak pagi, aksi berjalan relatif damai. Namun, ketika siang menjelang, barisan aparat mulai mendorong mundur massa. Gas air mata ditembakkan, dan seketika suasana berubah kacau. Jalanan yang tadinya penuh suara orasi mendadak berubah jadi arena bentrok. Massa melempar batu, aparat merespons dengan tembakan gas air mata susulan.

“Ini bukan hanya soal gaji DPR, ini soal ketidakadilan yang menumpuk,” kata Siti, seorang mahasiswa, sambil mengusap matanya yang perih.

Kericuhan semakin memuncak ketika sebuah mobil Hyundai Palisade hitam nekat menerobos kerumunan. Massa yang sudah tersulut emosi langsung menghajar mobil itu dengan batu dan bambu. Kaca-kaca pecah, body mobil penyok, dan pengemudinya harus dievakuasi aparat. Hingga malam, identitas pemilik mobil masih menjadi misteri, namun desas-desus menyebut kendaraan itu milik seorang pejabat.

Kenaikan gaji anggota DPR memang selalu menuai kontroversi. Saat ini, gaji pokok anggota DPR berkisar Rp4,2 juta, namun dengan berbagai tunjangan, total penghasilan mereka bisa mencapai lebih dari Rp50 juta per bulan. Ditambah fasilitas rumah dinas, kendaraan, dan biaya perjalanan, angka itu dinilai sudah lebih dari cukup.

Rencana penambahan gaji dan tunjangan dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat. Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir menunjukkan angka kemiskinan masih di atas 9 persen, sementara jutaan pekerja informal kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Wakil rakyat seharusnya merasakan penderitaan rakyat, bukan justru menambah beban,” ujar Ridwan, seorang buruh yang datang dari Bekasi

Demonstrasi di depan DPR bukan pertama kalinya terjadi. Namun, yang membedakan kali ini adalah skala kemarahan publik yang lebih luas. Dari media sosial hingga obrolan warung kopi, isu kenaikan gaji DPR menjadi bahan perdebatan panas.

Bagi banyak orang, aksi turun ke jalan adalah satu-satunya cara agar suara mereka didengar. “Kami tidak butuh janji, kami butuh keadilan,” kata seorang orator mahasiswa sebelum kericuhan pecah.

Menjelang malam, meski sebagian massa sudah dipukul mundur, ribuan orang masih bertahan di sekitar Kompleks Parlemen. Aparat gabungan TNI-Polri siaga penuh, khawatir kericuhan susulan kembali pecah. Lalu lintas yang sempat lumpuh perlahan pulih, tetapi aroma gas air mata masih terasa di udara Senayan.

Hari itu, DPR sekali lagi menjadi simbol jarak antara rakyat dan wakilnya. Kenaikan gaji mungkin terlihat wajar bagi sebagian elite politik, tetapi di mata rakyat yang berjuang setiap hari, itu adalah pengkhianatan.

Dan jalanan, seperti yang sering terjadi dalam sejarah Indonesia, kembali menjadi panggung tempat rakyat menyampaikan kekecewaannya.

Reporter: Rwin