Mengabaikan Media Pers: Langkah Mundur bagi Pemerintahan yang Transparan

Oleh: Hero Akbar N/Moses
Pegiat Pers, Aktivis Bogor

(KM) – Baru-baru ini, statement Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang mengajak masyarakat dan pejabat publik untuk mengabaikan media pers, telah menuai kontroversi luas. Dengan menyatakan “tidak usah kerjasama dengan media” dan menyarankan agar kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar menyampaikan informasi langsung melalui media sosial, Kang Dedi seolah-olah meremehkan dan mengerdilkan peran penting media massa dalam demokrasi.

Sebagai pilar keempat demokrasi, media pers memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menyebarkan informasi yang akurat kepada publik.

Dengan mengabaikan media pers, Kang Dedi seolah-olah ingin menghindari kontrol dan kritik yang sehat dari masyarakat atas jalannya pemerintahan provinsi yang dinahkodainya. Ini bukanlah sikap yang bijak dan demokratis, bahkan cenderung terlihat “sabodo teuing”, ingin berjalan sendiri tanpa mau disorot agar yang terlihat hanya pencitraan saja demi kepentingan konten dan keutuhan suara dalam pilkada berikutnya.

KDM harus sadar, yang namanya pejabat publik, termasuk gubernur, disumpah untuk melayani masyarakat. Dan salah satu cara untuk memenuhi janji tersebut adalah dengan memastikan transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Media massa adalah saluran resmi untuk transparansi ini, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Namun, kritik ini bukan hanya tentang menunjukkan kesalahan, tetapi juga tentang menawarkan solusi. Maka, daripada mengabaikan media pers, lebih baik Pemprov Jabar meningkatkan saja kualitas hubungannya dengan media melalui beberapa cara berikut ini:

1. Membangun komunikasi yang transparan: Pemprov Jabar dapat meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media pers. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

2. Mengadakan pelatihan untuk pejabat publik: Pemprov Jabar dapat mengadakan pelatihan untuk pejabat publik tentang bagaimana berkomunikasi efektif dengan media pers, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan akurat.

3. Meningkatkan kualitas konten media sosial: Pemprov Jabar dapat meningkatkan kualitas konten media sosial dengan menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, Pemprov Jabar dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan media pers dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mengabaikan media pers bukanlah solusi, justru dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan transparansi adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.