Direktur P3S: Kebijakan Pemerintah Bisa Selamatkan Industri Hotel dan Restoran dari Ancaman PHK Massal

JAKARTA (KM) – Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyambut positif langkah pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada lembaga dan instansi untuk kembali menggelar kegiatan di hotel. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi penyelamat bagi sektor perhotelan dan restoran yang sempat terpuruk dan terancam kolaps.

“Menurut saya, kebijakan tarif hotel yang ditetapkan pemerintah bukan masalah. Banyak hotel, terutama di daerah seperti Bogor, sudah di ambang penutupan,” ungkap Jerry, Kamis (12/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk kegiatan seperti rapat dan menginap di hotel dipangkas cukup besar. Akibatnya, sektor perhotelan mengalami penurunan pendapatan hingga 60 persen.

Namun, dengan kebijakan baru ini, sektor perhotelan kembali mendapat harapan. Para pengusaha hotel dan karyawannya merasa sedikit lega karena kegiatan instansi pemerintah kembali diperbolehkan berlangsung di hotel.

“Kebijakan pemerintah soal akomodasi pejabat negara sangat membantu sektor hotel dan restoran. Ini juga dapat menekan gelombang PHK di industri tersebut,” ujarnya.

Kebijakan terbaru dari Kementerian Keuangan memungkinkan anggaran penginapan pejabat negara hingga Rp9,3 juta per malam, khususnya untuk menteri.

“Langkah ini bisa mencegah PHK besar-besaran yang mengancam hingga 70 persen karyawan di sektor hotel dan restoran,” terang Jerry.

Menurutnya, publik sebaiknya tidak melihat kebijakan ini sebagai pemborosan, melainkan sebagai strategi mempertahankan industri pariwisata yang terdampak keras. Ia meyakini langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berpihak kepada rakyat.

“Tidak perlu ada penolakan dari masyarakat. Kebijakan ini bukan menghambur-hamburkan uang negara, tetapi menyelamatkan sektor ekonomi yang nyaris lumpuh,” tegas Jerry.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan kebijakan serupa dengan membolehkan pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan seperti rapat dan acara dinas di hotel serta restoran. Ia menyebut bahwa kegiatan ini dapat mendukung pelaku industri seperti pemasok makanan dan perlengkapan hotel.

“Kurangi boleh, tapi jangan sampai dihentikan sepenuhnya. Tetap adakan kegiatan di hotel dan restoran,” kata Tito saat menghadiri Musrenbang Pemprov NTB, Rabu (4/6/2025).

Ia juga menekankan agar kegiatan tersebut dipusatkan di hotel dan restoran yang tengah kesulitan secara ekonomi, agar mereka tetap bisa bertahan.

“Prioritaskan hotel dan restoran yang hampir bangkrut, agar bisa terus berjalan,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyuarakan pandangan senada. Ia menilai biaya penginapan menteri yang berkisar antara Rp2,14 juta di Bengkulu hingga Rp9,331 juta di DKI Jakarta adalah wajar dan tidak berlebihan. Ia menegaskan bahwa alokasi dana tersebut sudah diperhitungkan dalam anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas negara oleh para pejabat.

“Bukan pemborosan, anggaran ini memang untuk mendukung kegiatan menteri dalam menjalankan tugas negara,” jelas Dasco.

Aturan ini diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025 mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu pasalnya mengatur tentang batas atas dan bawah biaya perjalanan dinas, termasuk penginapan untuk pejabat eselon I hingga IV, serta menteri dan wakil menteri.

Reporter: RSO