Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu Audiensi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Begini Selengkapnya

KOTA BOGOR (KM) – Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu (AMBB) menggelar audiensi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk membahas kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kota Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan tanggung jawab utama atas program MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN bertugas menetapkan standar, mengatur SPPG (Standar Penyelenggaraan Program Gizi), serta mengawasi pelaksanaan program.

“Pemkot tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program MBG. Dinas Kesehatan hanya berperan secara inisiatif, termasuk memberikan pelatihan terkait keamanan pangan,” jelas Retno, Kamis (12/6/2025).

Struktur pengawasan program MBG, lanjutnya, berada langsung di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Meskipun demikian, setelah insiden keracunan terjadi, Dinas Kesehatan Kota Bogor segera menurunkan tim untuk menangani kasus tersebut secara cepat dan profesional.

Selain penanganan medis, Dinas Kesehatan juga melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) guna mengetahui sumber pasti penyebab keracunan.

“Kami bertindak sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami. Untuk pembiayaan perawatan korban, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bogor,” tambahnya.

Ketua Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu, Pras, mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilai masih belum optimal.

Ia menyoroti adanya dugaan kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak penyelenggara, yang mengakibatkan kasus keracunan.

“Lemahnya pengawasan menjadi masalah utama, karena belum ada struktur perwakilan Badan Gizi Nasional di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi masalah seperti keracunan makanan,” ungkap Pras.

Meski demikian, Pras mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam menangani kasus ini, meskipun lembaga tersebut tidak berada dalam struktur resmi program MBG.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dalam program-program gizi untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Reporter: MRS/HSMY