Soal Kebijakan KDM Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer, Ketum ASPPA: Refleksi Kepedulian Terhadap Generasi Bangsa

BOGOR (KM) – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, untuk mengirim anak-anak nakal/bermasalah ke barak militer guna dilatih kedisiplinan sudah mulai diterapkan per 1 Mei 2025 dengan mengambil wilayah Bandung dan Purwakarta sebagai titik awal penerapan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI itu.

Dari tayangan yang banyak beredar di media sosial, sudah lebih dari 60 pelajar yang dikirim ke barak militer. Dalam keterangannya, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, kriteria anak yang disertakan dalam pendidikan semi-militer tersebut dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama.

Menyoroti hal itu, tidak sedikit pihak yang menolak kebijakan KDM tersebut. Disunting dari Tempo.co, Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) termasuk pihak yang menolak kebijakan KDM, bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan langkah Gubernur Jawa Barat tersebut. Menurutnya, kebijakan Dedi Mulyadi mengirim anak ke barak militer tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak.

Masih dikutip dari Tempo.co, pengamat militer, Khairul Fahmi, turut menentang kebijakan pria kelahiran 1964 itu. Ia mengatakan, mengirim siswa ke barak militer berisiko secara psikologis dan bukan solusi efektif untuk menangani masalah siswa nakal. Ia pun menilai, yang dibutuhkan siswa adalah pendekatan pedagogis dan reflektif, bukan koersif.

Pendapat berbeda yang justru mendukung kebijakan KDM tersebut, salah satunya disuarakan oleh Ketua Umum Aliansi Srikandi Peduli Perempuan dan Anak (ASPPA), Puji Purwati.

Saat dikonfirmasi Kupasmerdeka.com mengenai hal tersebut, Puji Purwati berpendapat, bahwa langkah yang diambil oleh KDM merupakan refleksi kepeduliannya terhadap generasi bangsa yang saat ini memang sudah nampak sangat luntur nilai-nilai humanisme, budi pekerti, dan kedisiplinannya.

“Kita tidak boleh tutup mata atas apa yang sudah terjadi hingga saat ini, di mana anak-anak generasi muda kita, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah sudah terkontaminasi nilai-nilai moril dan kemanusiaannya akibat tontonan dan godaan teknologi yang semakin vulgar,” ujarnya kepada KM (5/5).

“Ditambah sistem pendidikan dan para tenaga didik yang nyatanya belum mampu memfilter derasnya arus informasi dan teknologi dari luar tersebut. Belum lagi persoalan beban ekonomi yang dihadapi para orang tua siswa yang berdampak pada kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap pergaulan serta perilaku anak-anak mereka, karena harus terus bekerja mencari nafkah,” jelas Puji.

“Ini fenomena nyata di mana negara memang harus hadir dan ikut campur untuk mengatasi persoalan yang berpotensi pada gagalnya negara dalam menyiapkan generasi muda calon pemimpin masa depan bangsa yang handal dan berintegritas,” tegas Puji.

Puji menambahkan, kalau pun ada penilaian negatif pihak lain soal kebijakan itu, wajar-wajar saja, karena kita berada di alam demokrasi.

“Yang penting menurut saya, niat dan tujuan program ini mulia serta untuk kepentingan bangsa ke depan, selebihnya ayo kita sama-sama mengawal, mengawasi dan terus memberikan masukan konstruktif agar pelaksanaan kebijakan ini bisa efektif dan tepat sasaran sesuai yang dicita-citakan,” tegasnya.

“ASPPA intinya mendukung program KDM agar anak-anak itu memiliki rasa kedisiplinan yang tinggi, wawasan kebangsaan, dan kecintaan pada NKRI yang diharapkan bisa menyambut era generasi emas,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berikut ini beberapa tujuan dan program pendidikan yang dicanangkan di barak militer.
1. Tujuan :
– Mengatasi kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan.
– Membentuk pola hidup disiplin, sehat, dan terarah bagi siswa nakal.
– Menyelamatkan generasi muda dari kehancuran moral dan sosial.

2. Program pendidikan di barak militer:
– Fokus pada pendidikan karakter berbasis barak militer.
– Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di dalam barak.
– Siswa tetap tercatat sebagai siswa SMP atau SMA.
– Program ini hanya dapat diikuti oleh remaja yang mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali.

Reporter: Drajat