Aliansi Pamungkas Banten Desak Pemeriksaan Perangkat Desa Terkait Dugaan Keterlibatan Mendes Yandri Susanto dalam Pilkada Kabupaten Serang

BANTEN (KM) – Perkumpulan Aktivis Muda Pengawal Kesejahteraan Masyarakat Banten (Aliansi Pamungkas Banten) meminta pihak berwenang untuk memeriksa kepala desa, staf desa, serta perangkat RT dan RW di Kabupaten Serang.

Mereka diduga terlibat dalam memberikan dukungan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Yandri Susanto dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang pada Selasa (25/2/2025).

Ketua Aliansi Pamungkas Banten, Babay Muhedi, menegaskan bahwa dugaan keterlibatan mereka berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara antara 1 hingga 6 bulan dan/atau denda antara Rp600 ribu hingga Rp6 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 undang-undang tersebut,” ujarnya.

Berikut bunyi Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016:

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Babay juga menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menegaskan bahwa seorang menteri yang diduga terlibat dalam upaya mempengaruhi atau memenangkan kepala daerah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Reporter: Acun S.

edited