Pagar Laut sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa, Pusat Kajian Pembangunan Nasional (Puskabnas) Gelar Diskusi Publik Bersama Para Tokoh dan Aktivis

JAKARTA (KM) – Pusat Kajian Pembangunan Nasional (Puskabnas) menggelar diskusi publik bertajuk Pagar Laut sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa: Membangun Kesadaran dan Aksi Nasional Melawan Oligarki pada Jumat (31/1/2025).

Diskusi ini menghadirkan berbagai tokoh, di antaranya Direktur Puskabnas Amirullah Hidayat, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Dedi Irawan, Akademisi/Aktivis 98 Ubedilah Badrun, serta Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni.

Dalam forum ini, Amirullah Hidayat menegaskan bahwa pagar laut yang dibangun di Tangerang merupakan persoalan serius yang melibatkan oligarki.

Ia mendesak kepolisian segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Ini tugas dari instrumen kepolisian karena ada indikasi dugaan pemalsuan dokumen. Padahal sudah jelas siapa di balik peristiwa ini, yaitu Agung Sedayu Group,” ujar Amirullah Hidayat, Jumat (31/1/2025).

Lebih lanjut, Amirullah meminta pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Kita meminta polisi untuk menetapkan tersangka terhadap pelaku. Kami beri waktu dua minggu, Kalau sampai dua minggu lagi Aguan tidak ditetapkan sebagai tersangka kita akan turun ke jalan. Kita mengajak temen-teman media untuk menekan polri segera menetapkan para pelaku ini sebagai tersangka,” tegasnya.

Sementara itu, Ubedillah Badrun menilai bahwa kebijakan yang menjadikan proyek ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bentuk pemaksaan kehendak yang menguntungkan oligarki.

“Pemerintah telah salah menempatkan oligarki, dan oligarki menjadi superior, saya kemarin melawan rezim yg dzolim hingga jabatan saya di kampus menjadi pertaruhan”, ujar Ubedillah.

“Aktor yang melakukan pagar laut ini adalah oligarki predator, karena banyak merusak lingkungan dan merusak kepentingan rakyat. Oligarki sengaja melakukan itu untuk mempertahankan kekayaannya”, tambahnya.

Lebih lanjut, aktivis 98 ini mengatakan bahwa semakin membiarkan persoalan ini kesenjangan kepemilikan aset semakin tinggi.

Menurutnya oligarki harus ditempatkan pada semestinya supaya tidak ikut terlalu dalam mengintervensi sistem pemerintahan.

“Aktornya sudah jelas, lalu kenapa tidak melakukan tindakan” terang Ubedillah.

“Kita berikan pekerjaan terhadap pemerintahan Prabowo untuk menyelesaikan persoalan ini apabila tidak bisa diselesaikan kita harus turun kejalan. Itulah pentingnya sosial movement apabila ketidakadilan tidak ditegakkan,” lanjutnya.

Diakhir, ia mendorong agar Presiden Prabowo membentuk tim khusus untuk membongkar pagar laut terebut.

“Presiden harus membuat tim independent yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun untuk mengusut tuntas pelaku pagar laut ini” tegas dia.

Reporter: HSMY